Pemprov Panggil Pengelola Kawasan Global Hub

Ilustrasi Kota Baru Bandar Kayangan di Lombok Utara.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB rencananya memanggil pengelola kawasan Global Hub Kayangan Lombok Utara, PT. Diamar Mitra Kayangan. Pemanggilan ini terkait dengan Memorandum of Understanding (MoU) belum terealisasinya investasi di kawasan tersebut, yang sudah ditandatangani Pemprov NTB, Pemda Lombok Utara, PT. Diamar Mitra Kayangan bersama investor asal Korea, 4 Agustus 2019 lalu.

Artinya, masa berlaku MoU tersebut telah habis pada 4 Agustus 2020 lalu. Namun, dalam salah satu klausul, MoU tersebut dapat diperpanjang. “Kita undang minggu depan Pengelola Global Hub. Nanti apa langkah-langkah kita ke depan. Apakah diperpanjang atau pola lain,” kata Kepala Biro Kerjasama Setda NTB, Ir. Zainal Abidin, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 14 Agustus 2020 siang.

Iklan

Menurut Zainal, MoU tersebut memungkinkan diperpanjang enam bulan atau satu tahun ke depan. Karena dimaklumi, pandemi Covid-19, berpengaruh terhadap investor untuk merealisasikan investasinya.

“Nanti kita akan lihat. Kita harus maklum semua kondisi kayak begini. Perpanjang MoU bisa setahun atau enam bulan. Terkait dengan percepatan investasi, nanti antara pengelola kawasan dan investor yang membicarakannya lebih lanjut,” kata Mantan Sekretaris Dinas ESDM NTB ini.

Pada 4 Agustus 2019, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc bersama Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH dan PT. Diamar Mitra Kayangan telah menandatangani kesepakatan bersama MoU  dengan investor Korea Selatan, PT. Sungdong Industry Group di Jakarta.

Sungdong merupakan perusahaan raksasa di Korea. Perusahaan ini bergerak dalam bidang galangan kapal. Sungdong berencana memindahkan industri galangan kapal ke Global Hub Kayangan.

Sungdong membutuhkan lahan seluas 1.000 hektare untuk merealisasikan investasinya yang mencapai 1 miliar dolar Amerika. Pemda bersama pengelola kawasan, PT. Diamar Mitra Kayangan (DMK) sedang mempercepat pembebasan lahan. Pascapenandatangan nota kesepahaman, Sungdong diberikan waktu setahun untuk merealisasikan investasinya.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Global Hub Kayangan Lombok Utara masuk menjadi proyek prioritas nasional sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta. Lokasi megaproyek Global Hub Kayangan juga sudah mendapatkan izin lokasi seluas 7.373 hektare.

Kerja sama pembangunan Global Hub Kayangan dilakukan melalui pola P4 (people, public, private, partnership). Artinya, lahan masyarakat akan dibeli dengan harga pasaran dan dibayar lunas. Selain itu, masyarakat eks pemilik lahan juga akan mempunyai saham di anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan, sebagai pengelola kawasan Bandar Kayangan.

Masyarakat pemilik tanah, melalui pembentukan koperasi, akan memiliki 10 persen saham dari anak perusahaan PT. Diamar Mitra Kayangan. Sehingga seberapa besar berkembangnya Global Hub Kayangan nantinya, para eks pemilik tanah tetap akan mendapatkan dividen.

Kota baru Bandar Kayangan intinya ada dua bagian. Pertama, sebagai penggerak ekonomi yaitu kawasan pelabuhan internasional (port), kawasan industri dan kilang minyak. Dari aktivitas ini, PT. Diamar Mitra Kayangan tidak mencari untung, yang penting ada investasi yang masuk dan membuka lapangan kerja di Bandar Kayangan.

Kedua, ada usaha real estate. PT. Diamar Mitra Kayangan mencari untung dari kavling kawasan siap bangun dan jual bangunan serta penyewaan properti. Pemprov NTB, Pemda KLU dan Diamar sesuai kewenangan masing-masing, memiliki kemauan dan niat yang kuat untuk mengalokasikan hampir 1.000 hektare dari 7.373 hektare lahan  untuk menjadi kota baru ke Sungdong untuk rencana bisnisnya.

Areal seluas itu akan dipergunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas. Meliputi fasilitas galangan kapal / lepas pantai / pemeliharaan kelas dunia tertinggi, Pembangkit listrik kerjasama dengan KEPCO (Korea Electric Power Corporation), impor dan ekspor bahan baku dan produk yang relevan. Kemudian pembangunan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan untuk melatih tenaga ahli dan sumber daya manusia setempat di Indonesia. (nas)