Pemprov Optimis Pertahankan WTP Kesembilan Kali

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menerima LHP Bantuan Parpol dari Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto. Pada kesempatan yang sama Gubernur menyerahkan LKPD 2019 yang akan dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan NTB. (Suara NTB/humasntb)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menerjunkan 10 Tim Pemeriksa dan satu akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019. Sementara itu, Pemprov NTB mengaku optimis akan mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan kali pada tahun ini.

Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten/Kota menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2019 ke BPK. Untuk LKPD Pemprov NTB, penyerahan dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc di Kantor BPK Perwakilan NTB, Jumat, 13 Maret 2020 kemarin. Sedangkan untuk LKPD kabupaten/kota diserahkan oleh Bupati/Walikota disaksikan Pimpinan DPRD NTB dan Pimpinan DPRD Kabupate/Kota.

Kepala BPK Perwakilan NTB, Hery Purwanto, SE, MM, Ak, CA menjelaskan pemeriksaan LKPD 2019 meliputi pemeriksaan atas tujuh unsur laporan keuangan. Yakni, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Ia menjelaskan, tujuan pemeriksaan LKPD 2019 untuk memberikan keyakinan yang memadai. Apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian intern.

Pada saat ini, kata Hery, 10 tim pemeriksa sedang berada di entitas (Pemda). Mereka sedang melaksanakan tugas pemeriksaan atas LKPD 2019 yang telah dimulai akhir Februari dan awal Maret 2020. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Lombok Barat, kegiatan pemeriksaan keuangan akan dimulai oleh  tim pemeriksa mulai 16 Maret 2020 dan dilaksanakan oleh tim pemeriksa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) ang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Ia mengatakan, pemeriksaan dilaksanakan sekitar 42 hari. Dijelaskan, pemeriksaan telah didahului dengan pemeriksaan pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh 11 tim pemeriksa BPK mulai pertengahan Januari hingga Februari 2020.

‘’Dengan adanya pemeriksaan atas LKPD, harapan kami  kinerja pemerintah daerah semakin hari semakin bagus,’’ kata Hery.

Dalam pemeriksaan LKPD 2019, BPK juga akan melihat indeks kesejahteraan rakyat. Artinya, BPK juga akan melihat data tentang penurunan kemiskinan, gini rasio dan pengangguran.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM mengaku optimis Pemprov akan mempertahankan predikat WTP yang kesembilan kali. Meskipun ada peningkatan indikator yang dinilai dari sisi pemeriksaan, namun ia yakin Pemprov akan kembali meraih WTP.

‘’Terus ada peningkatan dari sisi pemeriksaan. Biasanya lebih kepada pekerjaan fisik. Tapi Insya Allah kita tetap meraih WTP yang kesembilan kali,’’ katanya optimis.

Dalam pemeriksaan LKPD 2019, kata Zainul memang BPK akan melihat data soal indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti penurunan kemiskinan, gini rasio dan pengangguran. ‘’Itu data saja. Nanti kita petik dari data BPS. Penambahannya di dalam laporan data-data. Itu saja penambahannya. Formatnya biasa pakai yang lama,’’ terangnya.

Zainul menjelaskan, Pemprov terus melakukan pembenahan-pembenahan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Begitu juta tindaklanjut atas rekomendasi BPK atas LKPD tahun sebelumnya. ‘’Terus kita melakukan pembenahan di semua OPD. Tindaklanjut rekomendasi BPK,  alhamdulillah lebih bagus dari sebelumnya,’’ katanya.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si juga mengaku optimis Pemprov akan meraih WTP yang kesembilan kalinya tahun ini. Meskipun ada tambahan indikator yang dinilai BPK, yakni indeks pembangunan kesejahteraan. Ia mengatakan indeks pembangunan kesejahteraan di NTB semakin baik dengan menurunnya angka kemiskinan.

‘’Kita optimis meraih WTP.  Misalnya salah satu indikatornya laporan parpol juga bagus. Kabupaten/kota juga semakin bagus dalam pelaporan tata kelola keuangannya,’’ kata Ibnu.

Inspektorat terus berusaha mengawal perangkat daerah. Begitu juga dalam pengendalian intern, pihaknya melakukan pendampingan kepada OPD untuk meminimalisir potensi kekeliruan dan penyimpangan. ‘’Karena aspek itu bagian penting dalam penilaian yang dilakukan BPK,’’ tandasnya. (nas)