Pemprov NTB Tangani 69 Laporan PHK

I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 69 laporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, sepanjang tahun 2021 ini. dari laporan ini, sebagian besar sudah berhasil diselesaikan dengan cara dimediasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Putu Gede Aryadi, dijumpai di ruang kerjanya, Selasa, 24 Agustus 2021 mengatakan, laporan PHK yang masuk kepadanya di Kota Mataram, Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur. Kasus terbanyak di Kota Mataram. Umumnya sektor pariwisata (perhotelan), terutama di Kabupaten Lombok Utara.

Iklan

Jika dilihat, dari jumlah kasus PHK yang masuk ke Dinas Nakertrans NTB ini relatif kecil. Dibandingkan dengan fakta banyaknya PHK karyawan atau perumahan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan selama pandemi Covid-19 ini. Dari kasus-kasus yang dilaporkan ke Pemprov NTB, umumnya karena karyawan tidak mendapatkan hak-hak sebagainya yang diatur dalam undang-undang. PHK, kata Gede Aryadi, harus menjadi jalan terakhir bagi perusahaan. PHK bisa dilakukan bilamana perusahaan benar-benar tidak bisa lagi melanjutkan operasionalnya.

Itupun perusahaan tetap memiliki kewajiban kepada karyawan yang di PHK. Untuk dibayarkan hak-haknya. Misalnya, hak tunjangan, hak pencairan BPJamsostek, hak asuransi hingga karyawan tersebut mendapatkan pekerjaan kembali. “Tidak bisa PHK begitu saja,” katanya.

Dari 69 laporan kasus PHK yang masuk, lanjut Mantan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB ini, tinggal 5 kasus yang sedang dalam proses. Sisanya, sudah dinyatakan clear and clean melalui mekanisme mediasi. Kedua belah pihak, perusahaan maupun karyawan, diberikan solusi yang tidak memberatkan satu pihak.

“Kalau terjadi komunikasi yang baik, antara perusahaan dan karyawan, sebenarnya tidak ada masalah. Kedua belah pihak harus sama – sama mengerti hak dan kewajibannya. Sehingga tidak ada yang dirugikan,” imbuhnya. Gede Aryadi juga mengingatkan, kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK, agar juga melaporkan kepada pemerintah daerah setempat di kabupaten/kota. Agar dicarikan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. (bul)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional