Pemprov NTB Tak Puas dengan Jawaban GTI

H. Ruslan Abdul Gani (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB tidak puas dengan jawaban PT. Gili Trawangan Indah (GTI) atas somasi yang dilayangkan kepada investor tersebut. Sehingga, Pemprov berencana kembali menggelar rapat untuk menentukan langkah selanjutnya mengenai nasib kerja sama pemanfaatan aset seluas 65 hektar di Gili Trawangan.

‘’Kita lagi mau rapatkan, semula kemarin kita rapatkan kembali. Tetapi ada kegiatan, insya Allah Senin atau Selasa. Kita akan melakukan pertemuan lagi setelah somasi kita dijawab (dijawab),’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH, dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 18 September 2020 kemarin.

Iklan

Ruslan mengatakan, somasi yang dilayangkan Pemprov NTB sudah dijawab oleh PT. GTI. Tetapi jawaban investor tersebut dinilai masih sangat normatif, seperti apa yang dijawab sebelum-sebelumnya. ‘’Maka besok (minggu depan) kita akan rapatkan lagi,’’ ucapnya.

Dalam somasi pertama yang telah dilayangkan, Pemprov meminta PT. GTI segera melakukan aktivitas sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani puluhan tahun silam. Dengan membangun sejumlah fasilitas dan sarana akomodasi pariwisata. Namun, hingga saat ini, belum ada aktivitas PT. GTI di lapangan.

Sementara di sisi yang lain, masyarakat sudah banyak yang menguasai lahan tersebut untuk tempat usaha seperti bungalow, restoran dan vila. Dalam jawabannya, kata Ruslan, Pemprov diminta mengosongkan lahan yang dikuasai masyarakat tersebut terlebih dahulu, baru kemudian mereka melakukan pembangunan.

‘’Yang kita mau, apa somasi kita ditanggapi. Tapi, kalau dia balik, suruh kita bersihkan (masyarakat di sana), itu bukan jawaban. Isi somasi kita, meminta GTI segera beraktivitas sesuai dengan isi perjanjian,’’ tegas Ruslan.

Dari jawaban PT. GTI atas somasi pertama yang dilayangkan Pemprov katanya, akan dibahas lagi langkah selanjutnya. Sesuai ketentuan, jika somasi belum ditindaklanjuti, maka akan dilakukan somasi kedua dan ketiga.

‘’Kita berikan somasi sampai tiga kali. Kalau tak diindahkan. Kita tak tahu hasilnya nanti. Makanya segera, kita melakukan pembahasan secara kontinu,’’ tutur Ruslan.

Diketahui, total luas lahan milik Pemprov di Gili Trawangan seluas 75 hektar. Seluas 65 hektar diserahkan ke PT.GTI dan 10 hektar diserahkan ke masyarakat secara legal.  Namun, dari 65 hektar lahan yang diserahkan ke PT. GTI, sekarang 80 persennya dikuasai oleh masyarakat secara ilegal.

Aset tanah milik Pemprov yang berada di Gili Trawangan  dikerjasamakan dengan PT. GTI  sesuai  perjanjian kontrak produksi Nomor 1 Tahun 1995 dengan jangka waktu kerjasama selama 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov per tahun dari kontrak panjang ini hanya sebesar Rp 22,5 juta.

Kerjasama pemanfaatan aset tersebut juga mendapatkan atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya berdasarkan hasil kajian KPK, potensi kehilangan pendapatan Pemprov atas pemanfaatan aset tersebut sekitar Rp24 miliar setahun. (nas)