Pemprov NTB Siapkan Surat Edaran Pelaksanaan Salat Idul Adha 1442 H

Ahmad Masyhuri (Suara NTB/nas)

PEMPROV NTB sedang menyiapkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan salat Idul Adha 1442 H, menindaklanjuti surat edaran Menteri Agama No. 16 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam surat edaran Menteri Agama tersebut, daerah zona oranye dan merah Covid-19 tidak menggelar Salat Idul Adha secara berjemaah. Tetapi salat Idul Adha dilaksanakan di rumah masing-masing.

Iklan

“Daerah oranye dan merah tak boleh menggelar salat Idul Adha berjemaah. Itu diberlakukan di seluruh Indonesia,” kata Kepala Biro Kesra Setda NTB, H. Ahmad Masyhuri, S.H., dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 4 Juli 2021.

Namun Masyhuri tak ingin menggunakan istilah salat Idul Adha ditiadakan atau tempat ibadah ditutup. Ia mengatakan bahwa tempat ibadah tetap buka, tetapi daerah dengan status zona oranye dan merah Covid-19, tidak menggelar salat Idul Adha berjemaah.

‘’Tetapi masyarakat melaksanakan di rumah masing-masing. Acuan kita SE Menteri Agama. Termasuk pemotongan hewan kurban juga mengikuti SE Menteri Agama,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban, kata Masyhuri, untuk daerah yang masuk zona oranye, pemotongan hewan kurban dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH). Namun, jika RPH penuh, maka bisa dilaksanakan di masjid atau musala, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Kemudian, pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan tidak dalam sehari. Tetapi dilaksanakan satu hari setelah Hari Raya Idul Adha, hari kedua dan ketiga.

‘’Setelah hewan kurban dipotong dan dibungkus, kemudian diantar ke rumah penerima oleh panitia. Ndak boleh mengumpulkan orang untuk membagi daging hewan kurban,” ucapnya.

Masyhuri mengatakan draf surat edaran terkait pelaksanaan Salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban sedang disusun. Rencananya, awal pekan ini dikoordinasikan dengan Biro Hukum Setda NTB. ‘’Karena kemarin kita rapat hari Kamis yang lalu, sekarang kita mikir bentuknya surat edaran itu. Drafnya kita buat dulu,’’ terangnya.

Selain itu, kata Masyhuri, pawai takbiran keliling juga tidak diperbolehkan. Takbiran hanya diperbolehkan di masjid atau musala, dengan kapasitas 10 persen. ’’Kalau takbiran boleh di masjid, maksimal 10 persen. Pawai keliling yang ndak boleh,’’ tandasnya.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Provinsi NTB, saat ini ada enam daerah zona oranye di NTB. Yaitu, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa dan Kota Bima. Sedangkan empat daerah berstatus zona kuning, yaitu Lombok Utara, Lombok Timur, Dompu dan Bima.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kebijakan ini diterapkan pada 45 Kabupaten/Kota dengan nilai asesmen 4 dan 76 Kabupaten/Kota dengan nilai asesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Agama menerbitkan dua surat edaran sekaligus. Pertama, edaran Menteri Agama No SE 16 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kedua, edaran Menteri Agama No SE 17 tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dua surat edaran ini diterbitkan sebagai tindaklanjut atas kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan PPKM Darurat pada 121 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali. Edaran ini mengatur secara lebih detail teknis pelaksanaan, dari mulai malam takbiran hingga penyembelihan kurban, termasuk terkait peniadaan sementara peribadatan di rumah ibadah pada wilayah yang masuk PPKM Darurat.

Dua surat edaran ini memiliki tujuan yang sama, yaitu dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Idul Adha 1442 H.

Khusus di wilayah yang diberlakukan PPKM Darurat, saat kebijakan itu diberlakukan, maka peribadatan di tempat ibadah (masjid, musalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, ditiadakan sementara.  Semua kegiatan peribadatan, selama pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat, dilakukan di rumah masing-masing.

Untuk wilayah yang berada di luar pemberlakuan PPKM Darurat, Salat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M hanya dapat diselenggarakan pada daerah yang masuk zona hijau dan zona kuning berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat. Adapun Kabupaten/Kota yang masuk zona merah dan zona oranye, meskipun tidak termasuk kabupaten/kota yang  diterapkan kebijakan PPKM Darurat, Salat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M ditiadakan. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional