Pemprov NTB Siapkan Langkah Pulihkan Aset

Nanang Sigit Yulianto. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sedang menghadapi PT Gili Trawangan Indah (GTI). Kerjasama pengelolaan lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Barat sudah terang batal demi hukum. Somasi Pemprov NTB bertepuk sebelah tangan.

Bahkan, PT GTI menjawabnya dengan santai. Dengan meminta Pemprov NTB mengosongkan lahan konsesi PT GTI yang diduduki masyarakat. Hal itu sama saja dengan adu domba. ‘’Kita akan tinjau, kita cari tahu masalahnya secara detail,’’ ungkap Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto, S.H,M.H.

Iklan

Kejati NTB akan meninjau secara komprehensif. Baik dari aspek litigasi maupun non-litigasi. Namun, harus ada dasarnya dulu. Yakni Surat Kuasa Khusus (SKK) yang menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak untuk dan atas nama Pemprov NTB. “Nanti kalau sudah ada SKK kita akan rembug lagi,” ujarnya.

Kejati NTB sebenarnya sudah memiliki pandangan hukum yang disampaikan dalam bentuk legal opinion (LO) pada Februari lalu. Tetapi, permasalahan berkembang sehingga memerlukan kajian hukum lanjutan. “Jangan sampai timbul masalah lagi,” kata Nanang. “Pada intinya kita siap memulihkan aset Pemprov NTB ini,” tandasnya.

Pandangan hukum Kejati NTB sebelumnya antara lain rekomendasi putus kontrak kerjasama dengan PT GTI. Alasannya, kerjasama kontrak itu sudah batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 35 UU Pokok Agraria No5/1960.

Batasan penguasaan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun dan hanya dapat diperpanjang 20 tahun. Sementara perjanjian PT GTI dengan Pemprov NTB berlangsung 70 tahun tanpa ada proses evaluasi setiap lima tahun. Kedudukan perjanjian ini bertentangan dengan Kitab Undang Undang Hukum (KUH) Perdata.

Dasar pertimbangan berdasarkan kajian yuridis, kontrak kerjasama itu cacat hukum dan wanprestasi karena tidak dilaksanakan sesuai izin pemanfaatan lahan 65  hektar dengan status Hak Guna Usaha (HGU).

Kerjasama dengan PT GTI dimulai tahun 1995. Kontrak itu juga menyebut Pemprov NTB mendapat royalti dari PT GTI sebesar Rp22,5 juta per tahun. Sementara KPK mengkaji, Pemprov NTB kehilangan potensi pemanfaatan dari aset tersebut Rp24 miliar pertahun.

Lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan seluas 75 hektar. PT GTI mendapat konsesi 65 hektare. 10 hektare sisanya dikerjasamakan ke masyarakat. saat ini, 80 persen luas lahan konsesi PT GTI dikuasai masyarakat. (why)