Pemprov NTB Siapkan JPS Jilid II

H. Ridwan Syah (Suara NTB/nas)

Pemprov NTB kembali mengalokasikan anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada 2021 mendatang. Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar Rp119,46 miliar dalam APBD 2021.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.M., M.T.P., menjelaskan, JPS jilid II tersebut merupakan lanjutan dari pembinaan terhadap UMKM dan IKM lokal. “JPS ini tindak lanjut terhadap pembinaan terhadap UMKM-UMKM yang ada sekarang. Dengan prinsip memberdayakan produk lokal lalu kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi secara detail, kita belum bahas,” kata Ridwan dikonfirmasi Senin, 30 November 2020.

Ia menjelaskan dalam program JPS jilid I yang dilaksanakan pada 2019, mendapatkan respons yang positif dari masyarakat, terutama pelaku UMKM dan IKM lokal. Karena di tengah pandemi, mereka tetap berproduksi dan mendapatkan pendapatan dengan adanya kebijakan Pemprov NTB tersebut.

“Kita sudah punya Pergub tentang Bela Beli Produk Lokal. Ini yang kita coba kombinasikan semua konsep-konsep ini. Intinya, pemerintah melanjutkan keberhasilan JPS yang mendorong UMKM dan IKM,” terangnya.

Mengenai detail pelaksanaan program JPS tahun 2021 tersebut, Ridwan mengatakan masih belum dilakukan pembahasan. Pembahasan secara detail akan dilakukan setelah selesainya evaluasi Kemendagri terhadap Perda APBD NTB 2021.

“Kita juga menunggu APBN, mana yang bisa kita iriskan untuk pemulihan ekonomi nasional sebagai kelanjutan dari JPS yang fokus kepada pemanfaatan UMKM lokal,” pungkasnya.

Untuk penanganan dampak Covid-19, Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp852,32 miliar pada 2021 mendatang. Anggaran tersebut untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan ekonomi.

Untuk penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, dengan intervensi anggaran sebesar Rp482,36 miliar lebih. Diarahkan untuk penaganan Pasien Covid-19 dan penanganan penyakit lainnya. Perbaikan sarana prasarana kesehatan, laboratorium, Litbang, serta bantuan iuran BPJS.

Kemudian untuk JPS, dialokasikan anggaran sebesar Rp119,46 miliar. Direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penaganan sosial kemasyarakatan.

Diarahkan untuk percepatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sosial. Antara lain melalui bantuan kepada masyarakat miskin,  pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan sosial secara tunai. Dan bantuan pelatihan kerja, serta penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi pascapandemi Covid-19, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp250,5 miliar lebih. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku UMKM termasuk di dalamnya IKM yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata. (nas)