Pemprov NTB Prioritas Penanganan Dampak Corona

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di NTB terus berlanjut di tahun 2021. Dalam nota keuangan RAPBD 2021, Pemprov NTB menyiapkan anggaran sebesar Rp852,32 miliar untuk penanganan dampak Covid-19, baik sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dan ekonomi.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, saat menyampaikan pidato gubernur terhadap nota keuangan dan Raperda APBD 2021 merincikan alokasi anggaran yang disiapkan untuk masing-masing sektor. Ia menjelaskan kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

Untuk penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, dengan intervensi anggaran sebesar Rp482,36 miliar lebih. Anggaran sektor kesehatan sebesar itu di luar belanja pegawai.

‘’Yang diarahkan untuk penaganan pasien Covid-19 dan penanganan penyakit lainnya. Perbaikan sarana prasarana kesehatan, laboratorium, Litbang, serta bantuan iuran BPJS,’’ terang Sekda.

Kemudian untuk Jaring Pengaman  Sosial (JPS), dialokasikan anggaran sebesar Rp119,46 miliar. Direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penaganan sosial kemasyarakatan.

Anggaran sebesar itu, di luar belanja pegawai. Diarahkan untuk percepatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sosial. Antara lain melalui bantuan kepada masyarakat miskin,  pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan sosial secara tunai Dan bantuan pelatihan kerja, serta penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi pascapandemi Covid-19, Pemprov akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp250,5 miliar lebih di luar belanja pegawai. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku UMKM termasuk di dalamnya IKM yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

Dalam RAPBD 2021, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 5,47 triliun lebih. Atau bertambah sebesar Rp141,02 miliar, meningkat 2,64 persen dibandingkan APBD Perubahan 2020 sebesar Rp5,33 triliun.

Total perdapatan tersebut, kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini berasal dari tiga sumber utama. Yaitu PAD direncanakan sebesar Rp1,95 triliun lebih, pendapatan transfer sebesar Rp3,46 triliun dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp54,78 miliar.

Sedangkan belanja daerah pada RAPBD 2021 direncanakan sebesar Rp5,52 triliun lebih. Bertambah sebesar Rp 50,81 miliar lebih atau meningkat 0,93 persen dibandingkan target APBD Perubahan 2020 sebesar Rp5,47 triliun lebih.

Total belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,12 triliun, belanja modal sebesar Rp701,89 miliar. Kemudian belanja tak terduga sebesar Rp10 miliar dan belanja transfer direncanakan sebesar Rp696,39 miliar lebih. (nas)