Pemprov NTB Petakan Sebaran Cukai dan Rokok Ilegal

Tri Budi Prayitno, Iskandar Zulkarnain. (Suara NTB/ist)

Mataram – Penegakan hukum yang dikemas melalui kampanye gempur rokok ilegal di Provinsi NTB diharapkan dapat meminimalisir peredaran rokok atau tembakau tanpa cukai, cukai palsu dan penggunaan cukai bekas. Upaya ini pun tampaknya telah membuahkan hasil.

Salah satu hasil yang diperoleh dari rangkaian kegiatan pemberantasan rokok dan cukai ilegal adalah terhimpunnya informasi berupa peta sebaran cukai dan rokok ilegal di NTB.

Iklan

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) NTB pun memberikan apresiasi atas pencapaian ini. Sosialisasi gempur rokok ilegal diharapkan meminimalisir peredaran rokok atau tembakau tanpa cukai, cukai palsu dan penggunaan cukai bekas.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., mengatakan sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilakukan di NTB cukup masif.

“Tujuannya  ini mencegah cukai-cukai ilegal di masyarakat. Kalau ini bisa kita cegah, maka pendapatan dari cukai akan bisa meningkat lagi. Teman-teman kabupaten/kota sudah masif sekali melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal,” kata Iskandar.

Sosilialisasi gempur rokok ilegal merupakan bagian dari langkah pencegahan. Sehingga produsen rokok atau IKM yang memproduksi dan mengolah hasil tembakau memahami aturan yang berlaku tentang peredaran rokok. Dimana, produk hasil tembakau atau rokok yang dihasilkan harus menggunakan pita cukai.

Dalam upaya inilah, Satpol PP Provinsi NTB ikut ambil bagian tanggungjawab dalam memberantas rokok dan cukai ilegal. Salah satu kewenangan yang dijalankan adalah dengan.

“Terkait kegiatan pemberantasan rokok ilegal yang diserahkan kewenangan ke Pol PP Provinsi bersumber dari DBHCHT,  kami dari Sat Pol PP mendapat bagian pengumpulan informasi. Informasi dimaksud terkait dengan di mana saja sebaran rokok ilegal,” kata Tri Budi Prayitno, Rabu, 1 Desember 2021.

Dijelaskannya, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan kewenangan tersebut. Seperti Bappeda, Biro Perekonomian dan OPD lainnya, termasuk pihaknya di Sat Pol PP. Terbagi dalam distribusi kewenangan berbeda sesuai porsi anggaran, salah satunya  25 persen DBHCHT untuk penegakan hukum.

Pada porsi inilah Sat Pol PP menurut Tri Budi Prayitno ambil bagian kewenangan. “Nah secara teknis yaitu tadi, kami kebagian untuk kumpulkan informasi. Kita turun di lapangan. Ada dua sampai tiga tim per hari saya kerahkan,” kata manta Kepala BPSDM Provinsi NTB ini.

Sebaran tim tersebut di seluruh kabupaten dan kota di Bima, sebab kewenangan menjangkau  seluruh wilayah. Hasil pengumpulan informasi pun sudah dikantongi pihaknya. “Di mana saja sebaran, apa saja jenisnya, itu sudah kami dapatkan,” jelasnya.

Hanya saja, dalam prosesnya, Sat Pol PP tidak bisa langsung mengambil tindakan penyitaan dan pengambilan barang bukti lainnya. Data tersebut sudah diserahkan ke Bea Cukai Mataram sebagai bahan tindaklanjut.

“Jadi, sudah kita sampaikan, laporan pengumpulan informasi itu, ditindalanjuti Bea Cukai, untuk jadi dasar operasi. Dan selain memang laporan yang mereka kumpulkan sendiri, bahan penindakan nanti juga bersumber dari laporan kami,” jelas Kasat.

Soal di mana saja dan jenis rokok apa saja yang ditemukan dan terindikasi ilegal, Tri Budi belum bisa menyampaikan dengan pertimbangan kerahasiaan operasi. Namun akan disampaikan setelah operasi terjadwal dan terlaksana.

Hanya gambaran disampaikan, sebaran rokok ilegal di NTB sebagian berasal dari daerah luar. Produk produk rokok dan cukai ilegal terdistribusi dari luar darah dan masuk ke pasar NTB.  Hanya saja, tak disebutkan merk dan tempat sebarannya.

Selain produk luar daerah, produk cukai dan rokok ilegal juga banyak dutemukan bersumber dari lokal. “Datanya sudah lengkap dan sudah tersampaikan ke Bea Cukai. Kita tunggu waktunya,” tegas dia. (tim)

Advertisement