Pemprov NTB Pertanyakan Program Pra Kerja

T. Wismaningsih Drajadiah. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Program Pra Kerja yang diselenggarakan pemerintah pusat belum terukur efektifitasnya. Pemerintah Provinsi NTB sendiri bahkan ikut mempertanyakan kelanjutan program stimulus ekonomi ini bagi angkatan kerja yang terdampak karena pandemi corona ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah bersama jajaran, di kantornya, Kamis, 19 November 2020 mengatakan, sudah bersurat ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun belum mendapat jawaban. “Pak Sekda juga sudah mengirim email kepada Kementerian Perekonomian. Tapi belum ada respon juga,” katanya.

Komunikasi resmi yang dilakukan oleh Pemprov NTB ini untuk memastikan berapa jumlah peserta pra kerja yang berasal dari NTB. Sudah tiga bulan lalu suratnya dilayangkan kepada Kemenko Perekonomian. “Kita kan mau evaluasi. Berapa sih yang dapat dari NTB. Informasinya di luar banyak mereka terima. Tapi kita tidak tahu jumlahnya,” jelas Hj. Wismaningsih.

Dia menambahkan, Provinsi NTB sudah mengusulkan 35.000 peserta terakomodir program Pra Kerja. Sementara kuota yang diberikan Kemenko Perekonomian  50.000. Untuk memenuhi kuota tersebut, selain pengajuan yang dilakukan secara online oleh angkatan kerja, secara offline Pemprov NTB juga mengajukannya. “Tapi sampai sekarang kita ndak tau. Dari 35.000 yang kita kirimkan datanya, dapetnya berapa. Kemudian masyarakat yang dapet sendiri dengan daftar online, mereka dapet berapa. Kita ndak tau,” imbuhnya.

Program Pra Kerja efektif dimulai pada April 2020. Setelah pandemi corona. Kartu pra-kerja akan diprioritaskan untuk pencari kerja muda. Adapun, syarat pendaftaran kartu pra kerja adalah warga negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang sekolah atau kuliah. Kartu pra-kerja dialokasikan bagi dua juta orang, dengan masing-masing peserta mendapatkan fasilitas yang bervariasi. Pemerintah yang membayarkan biaya pelatihan tersebut langsung kepada lembaga pelatihan melalui platform digital.

Platform digital yang digandeng sama antara lain, Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker. Selain itu, pemerintah juga menggandeng mitra pembiayaan, yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk, LinkAja, dan OVO. Kepada peserta pelatihan pra kerja juga diberikan dana tunai.

Pra Kerja ini dihajatkan untuk memudahkan masyarakat mencari pekerjaan, dan mudah diserap oleh dunia kerja karena memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. “Kita juga sudah diperiksa BPK, kita jawab dengan surat pernyataan resmi bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah terlibat. Dampaknya pra kerja juga belum bisa kita ketahui secara detail,” demikian Wismaningsih. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here