Pemprov NTB Perlu Jaga Harga Produk Pertanian

Mataram (Suara NTB) – Delapan Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, telah menyerahkan laporan hasil resesnya kepada pimpinan DPRD NTB. Dalam laporan tersebut, berbagai aspirasi dari masyarakat berhasil dihimpun. Salah satunya aspirasi terkait perlunya Pemprov NTB menjaga harga produk pertanian.

Para anggota DPRD NTB dari Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat tersebut, menyerahkan laporannya dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses, Rabu, 2 November 2016. Laporan hasil reses itu diserahkan melalui perwakilan mereka, Firman.

Iklan

Dalam laporan tersebut, tertuang sejumlah kesimpulan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Aspirasi pertama, terkait perlunya pemerintah daerah membangun akses sentra pertanian dan perkebunan untuk menekan biaya angkut dan menjaga harga produk pertanian di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Selain itu, perlu diberikan bantuan Sarana Produksi Padi (Saprodi) secara berkesinambungan kepada kelompok tani yang produktif. Aspirasi berikutnya, diperlukan bantuan alat tangkap untuk nelayan yang kurang mampu.

Masyarakat juga mengutarakan perlunya pembangunan sarana pendidikan dan sanitasi SMA Negeri yang pengelolaannya sudah dialihkan menjadi kewenangan Pemprov NTB. Di kalangan pelajar, pemerintah daerah dan instansi terkait diserukan untuk secara rutin dan masif melakukan kampanye anti narkoba. Hal ini diperlukan untuk mengingatkan pelajar terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat di sejumlah daerah di Sumbawa dan Sumbawa Barat juga menyuarakan perlunya bantuan sumur bor. Aspirasi semacam ini dihimpun dari masyarakat di Kecamatan Lunyuk, Plampang, Labangka, Unter Iwis, Taliwang dan Brang Ene.

Selain itu, program pembangunan jembatan, jalan lingkungan, jalan usaha tani, saluran air bersih, irigasi, drainase, beronjong, gedung sekolah taman kanak-kanak, hingga fasilitas pemakaman umum perlu dilaksanakan oleh pemerintah.

Dukungan permodalan, bantuan usaha, alat catering, alat olahraga alat kesenian, pertukangan dan lain-lainnya juga masuk dalam daftar aspirasi yang dihimpun para anggota DPRD NTB tersebut. Selain itu, juga diperlukan bantuan pemerintah untuk merehabilitasi sejumlah sarana peribadatan di sejumlah daerah di Sumbawa dan Sumbawa Barat.

Kepada para anggota DPRD NTB, masyarakat juga menyerukan pentingnya peningkatan pengawasan dari pemerintah untuk memantau peredaran pupuk. Harga pupuk dan obat-obatan pertanian dari distributor ke pengecer perlu dipantau untuk meminimalisir permainan harga.

Aspirasi lain adalah terkait kebutuhan masyarakat akan bantuan mesin traktor tangan, genset, dan perlengkapan lainnya, seperti kursi, terop, untuk kegiatan kemasyarakatan di Sumbawa dan Sumbawa Barat. Juga, bantuan berupa bibit ikan, bibit jagung, bibit ternak untuk dua kabupaten tersebut.

Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, menjelaskan, dari hasil kunjungan resesnya, para anggota DPRD NTB secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan DPRD NTB.

Setelah menerima laporan, pimpinan DPRD NTB wajib menyampaikan kesimpulan hasil reses tersebut dalam rapat paripurna. Selanjutnya, kesimpulan hasil reses inilah yang akan dijadikan sebagai dasar penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD pada pembahasan KUA/PPAS.

“Untuk diketahui, bahwa masa reses ke III anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun sidang 2016 telah dilaksanakan sejak tanggal 15 s/d 20  Oktober 2016. Sedangkan rapat dari masing-masing daerah pemilihan telah dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2016,” ujar Isvie menjelaskan. (aan/*)