Pemprov NTB Lakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

Pemerintah Pusat memutuskan melakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) mikro di daerah Jawa – Bali mulai 11 – 25 Januari mendatang. Sementara NTB, akan melakukan pengetatan kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Wakil Ketua Satgas Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan,  NTB secara proaktif terus mengikuti perkembangan kasus Covid-19. “Angka-angka kita evaluasi terus. Manakala eskalasinya menunjukkan pada sesuatu yang lebih serius, kita juga kebijakan akan mengikuti,” kata Gita didampingi Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.,  dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 7 Januari 2021.

Sekda NTB ini mengatakan kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan akan mulai dibatasi sesuai protokol kesehatan. Misalnya, kegiatan budaya nyongkolan akan dilarang dalam kondisi saat ini. Sementara kegiatan sorong serah masih tetap diizinkan dengan pembatasan jumlah orang yang mengikuti.

Untuk di perkantoran, Sekda mengatakan pegawai yang masuk kantor, mereka yang benar-benar sehat. “Kalau ada gejala-gejala, tidak sehat, tidak masuk kantor. Kalau menurut penilaian atasan bahwa perlu WFH (work from home) kita lakukan. Kita minta yang masuk ke kantor itu yang sehat,” katanya.

Dalam kondisi kasus Covid-19 yang terus meningkat, masyarakat diharapkan menahan diri untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menekan kasus Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., mengatakan Satgas akan mengeluarkan surat edaran untuk kembali melakukan pengetatan kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan. Misalnya, kegiatan wisuda di perguruan tinggi.

“Satgas akan mengeluarkan surat lagi, mengingatkan semua pihak untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Kalau mau wisuda izin dulu,” katanya.

Eka mengatakan PSBB mikro Jawa – Bali akan berdampak terhadap NTB. Dulu ketika di Jawa diberlakukan pengetatan, kasus Covid-19 di NTB menjadi turun. “Begitu di sana ketat, di sini colling down juga. Karena sumbernya dari sana orang-orangnya,” katanya.

Khusus untuk perkantoran, pada 2021 ini, Dikes akan melakukan skrining di tempat-tempat yang berisiko tinggi atau ditemukan kasus Covid-19. Ia mengatakan di akhir 2020 kemarin, ditemukan beberapa kasus positif Covid-19 di perkantoran, seperti Biro Humas dan Protokol, Balai Monitoring (Balmon) yang merupakan UPT Kementerian Kominfo di NTB. Kemudian, baru-baru ini ditemukan kasus positif di DPRD NTB.

“Perkantoran yang risiko tinggi secara berkala kita lakukan rapid test dan swab. Tapi tidak semua,” terangnya.

Satgas Covid-19 NTB mencatat jumlah kasus terkonfirmasi positif sudah menembus angka 5.961 orang. Dengan tingkat kesembuhan pasien sebesar 82,02 persen atau 4.889 orang dan tingkat kematian sebesar 4,95 persen atau 295 orang dan pasien yang masih dirawat sebanyak 777 orang atau 13,03 persen.

Sementara itu, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 secara nasional sebesar 82,66 persen. Sedangkan tingkat kematian secara nasional sebesar 2,95 persen. Untuk pasien yang dirawat sebesar 14,39 persen.  (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here