Pemprov NTB Kencangkan Ikat Pinggang Demi Bayar Gaji Guru

Mataram (suarantb.com) – Penyerahan guru SMA/SMK dan guru SLB dari kabupaten/kota menimbulkan sedikit persoalan untuk APBD Pemerintah Provinsi NTB. Ternyata untuk membayar 7000 lebih guru yang ditransfer itu membutuhkan dana yang besar. Pemprov NTB harus mempersiapkan dana sekitar Rp 500 miliar per tahun. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah NTB, Rosiady H Sayuti saat ditemui di Kantor Gubernur, usai menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan, Kamis, 10 Nopember 2016.

“Kita sudah komplain ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Karena dari sekitar 7000 lebih guru SMA/SMK dan guru SLB yang diserahkan dari kabupaten/kota ke provinsi, setelah kita hitung itu butuh dana Rp 500 miliar per tahun,” ungkapnya.

Iklan

Setelah tambahan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dimasukkan. Diakui Rosiady masih ada kekurangan Rp 220 miliar untuk bisa membayarkan gaji para guru PNS tersebut. “Sehingga kita mengajukan komplain dan ini masih belum ada jalan keluarnya, kita masih defisit,” katanya.

Hak guru ini disebut Rosiady menjadi prioritas dari Gubernur NTB. “Pak Gubernur juga sudah bersurat dan diantar langsung ke Dirjen Perimbangan Keuangan Negara,” tambahnya.

Jika nantinya tidak ada respon dari pemerintah pusat, Rosiady mengaku jalan yang harus ditempuh adalah mengurangi belanja APBD.

“Kalau tidak ada respon dari pusat, langkah kita tentu mengurangi belanja APBD kita. Tidak mungkin kita tidak bayarkan gaji guru. Sekarang sedang kita perjuangkan di APBNP. Sudah kita masukkan di KUA PPAS dengan mengurangi belanja rutin kita,” jelasnya.

Untuk gaji dari guru honorer yang juga ditransfer ke provinsi, Rosiady menyebutkan gaji guru honorer bisa diatur dari dana operasional sekolah. Jadi kemungkinan tidak ada masalah untuk gaji guru honorer. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here