Pemprov NTB Gencarkan Razia Masker

Tri Budiprayitno (Suara NTB/dok)

Pemprov NTB menggencarkan razia masker dan kerumunan menyusul meningkatnya kasus Covid-19. Pemprov mencatat jumlah pelanggar protokol kesehatan (Prokes) atau masyarakat yang terjaring razia tidak menggunakan masker di tempat umum hingga awal Januari ini  sebanyak 18.721 orang.

“Penegakan Perda  tidak kendor, semua tetap dilakukan. Seluruh kabupaten/kota bergerak melakukan penegakan satu sampai dua kali sehari,” kata Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 6 Januari 2021.

Tri menerangkan pada Bulan November – Desember 2020, sempat terjadi  peningkatan jumlah  pelanggar di setiap melakukan penegakan. Namun, pada akhir Desember sampai awal Januari, ada penurunan jumlah pelanggar.

“Misalnya di Lombok Utara di bawah 10 orang setiap melakukan penegakan Perda. Bulan November – Desember, di Lombok Barat bisa sampai 60 pelanggar. Memang ini naik turun kondisinya,” katanya.

Dari 18.721 pelanggar yang terjaring tidak memakai masker, kata Tri, sebanyak 3.167 orang kena sanksi denda. Terbanyak kena sanksi sosial sebanyak 14.696 orang dan teguran lisan 858 orang.

Mantan Kepala BPSDM NTB ini berharap semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun vaksin Covid-19 sudah datang. Ia mengatakan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, memakai masker dan menjaga jarak menjadi pola hidup baru.

“Karena butuh waktu satu tahun lebih ntuk semua orang yang menjadi sasaran vaksinasi, baru kemudian relatif agak aman. Kalau belum semua sasaran divaksinasi, inilah kondisi yang disebut kita berdamai dengan Covid. Di mana pun berada tetap menjalankan protokol Covid,” ujarnya.

Masyarakat diminta jangan sampai kucing-kucingan dengan petugas. Baru memakai masker ketika  ada petugas. “Sama-sama mengingatkan kembali, ada pola hidup yang berbeda di tengah pandemi. Untuk menghindari agar tak terpapar, bagaimana disiplin menerapkan protokol kesehatan,” katanya.

Di manapun kita berada, kata pria yang akrab disapa Yiyit ini, kita harus menganggap semua orang sebagai orang tanpa gejala (OTG). Sehingga protokol kesehatan tetap dijalankan. “Karena klaster terbanyak di NTB, yaitu klaster tak teridentifikasi,” ungkapnya. (nas)