Pemprov NTB Gencarkan 11 Tahapan Penanggulangan Rokok Ilegal

Baliho di salah satu sudut Kota Mataram, sarana sosialisasi yang dimanfaatkan untuk gempur rokok ilegal. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Kantor Bea dan Cukai Mataram mendapat mandat dari pemerintah pusat untuk penanggulangan peredaran rokok illegal. Tim khusus gempur rokok illegal sudah dibentuk.

Dalam juklak juknis yang disusun Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, ada 11 fase yang harus dilakukan, baik oleh tim maupun instansi terkait. Pertama, penyempurnaan regulasi guna mendorong pemberantasan rokok ilegal, termasuk dengan amandemen UU nomor  11 tahun 1995 dan UU nomor 39 tahun 2007. Kedua,  penataan perijinan cukai rokok , dengan komputerisasi.

Iklan

Ketiga, peningkatan operasi pemberantasan rokok ilegal di sentra produksi dan pemasaran rokok dengan menerbitkan surat edaran atau  instruksi. Keempat, peningkatan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya.

Kelima, peningkatan kerjasama tukar menukar informasi dengan asosiasi rokok. Keenam, peningkatan sistem pencegahan yang dilakukan dengan updating database untuk pemesanan pita cukai terutama untuk golongan pabrik kecil.

Kemudian ketujuh, peningkatan operasi intelejen guna mendeteksi praktek pelanggaran produksi dan peredaran rokok ilegal. Kedelapan, peningkatan operasi penindakan secara rutin dan insidentil guna pemberantasan rokok ilegal.

Sembilan, penyuluhan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengedarkan rokok secara legal. Kesepuluh, pembinaan berupa teguran untuk tidak mengedarkan rokok ilegal dan pengenaan sanksi administrasi. Ini sesuai  UU Nomor 39 tahun 2007 pasal 50 sanpai pasal 58.

Terakhir, kesebelas, penindakan yaitu apabila ditemukan rokok ilegal, dilakukan proses penyitaan untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan.

Tahapan tahapan tersebut sedang dalam proses pelaksanaan oleh tim gabungan Pemprov NTB bersama Bea Cukai Mataram.

Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Hj. Eva Dewiyani berkesimpulan bahwa, salah satu cara preventif dalam mengurangi peredaran rokok atau tembakau cukai ilegal  adalah, melalui kegiatan sosialisasi atau  penyuluhan. “Kemudian mengedukasi pengusaha Barang Kena Cukai , pedagang eceran serta masyarakat,” tandasnya.

Tidak kalah penting menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan bea cukai yang terus ditingkatkan agar DBH-CHT dapat dikelola dengan optimal sehingga peredaran rokok serta tembakau ilegal dapat menurun.

Sejumlah cara persuasif ditempuh Pemprov NTB dan Bea Cukai dalam meminimalisir peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai. Selain  langkah  tegas berupa penyitaan, upaya upaya lunak dilakukan melalui proses sosialisasi.

Adapun dua metode  yang ditempuh adalah, sosialisasi dua arah dan melalui reklame atau iklan.

Terkait sosialisasi tatap muka dilakukan dengan dua cara, yakni  kegiatan yang sifatnya sosialisasi dua arah. Dicontohkan,  seperti sosialisasi langsung, talkshow di radio dan TV, media daring, media seni, maupun media olahraga, sosialisasi langsung turun pasar tradisional dan pusat perbelanjaan lainnya.

Kegiatan selain tatap muka. Kegiatan ini sifatnya satu arah.  Dicontohkan seperti reklame  atau iklan pada media cetak, media elektronik, baliho. Apa saja program sosialisasi  dengan sasaran pengusaha kena cukai, pedagang eceran serta masyarakat?

Setidaknya ada empat kegiatan berupa program monitoring dan evaluasi (Monev) langsung di lapangan. Komponennya adalah, terhadap kepatuhan pengusaha pabrik, pemantauan harga transaksi pasar,  monitoring pelaporan produksi barang kena cukai yang selesai dibuat.  (tim)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional