Pemprov NTB Fokus Selesaikan Tunggakan Program Senilai Rp300 Miliar

H. Lalu Syafi'i (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Asisten III Setda NTB, Dr. Drs. H. Lalu Syafi’i, MM, mengatakan proyeksi penerimaan berupa dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat untuk 2021 belum final. Kemungkinan, dana transfer yang diperoleh NTB akan meningkat dibandingkan 2020.

Pada RAPBD 2021, Syafi’I mengatakan belanja Pemprov akan fokus untuk membiayai program atau kegiatan dalam  mengejar target-target RPJMD 2019-2023. Selain itu, anggaran 2021 juga akan difokuskan untuk menyelesaikan utang pelaksanaan program dan kegiatan 2020, sekitar Rp300 miliar.

Iklan

“Ada utang di program dan ada utang yang belum kita bayar itu mencapai Rp300 miliar. Sehingga harus dibayar tahun depan,’’ sebut Syafi’i dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 19 Oktober 2020.

Ia menyebutkan, dua fokus untuk anggaran 2021. Yaitu, penyelesaian utang tahun 2020 dan mengalokasikan anggaran untuk program-program unggulan dalam mewujudkan target-target RPJMD NTB.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini mengatakan saat ini, sedang dipersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD 2021. Setelah itu, akan disampaikan ke DPRD.

Mengenai penerimaan yang berasal dari PAD, Syafi’I mengatakan tahun depan proyeksinya akan terjadi peningkatan. “Untuk tahun ini jelas menurun PAD. Tapi tahun depan ada peningkatan. Covid berlalu, maka akan normal lagi pendapatan,” tandasnya.

Berdasarkan data yang dikutip Suara NTB dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Senin, 19 Oktober 2020 kemarin,  pada 2021, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diperoleh Pemprov NTB sebesar Rp1,524 triliun. Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp434,75 miliar.

Terdiri dari DBH Pajak PPH Rp57,89 miliar, PBB Rp4,54 miliar, dan DBHCHT Rp318,71 miliar. Kemudian, DBH Sumber Daya Alam yang terdiri dari kehutanan Rp604 juta lebih dan minerba Rp53,004 miliar.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang irigasi Rp35,03 miliar, DAK Fisik bidang pertanian Rp14,83 miliar, DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan Rp13,86 miliar, DAK Fisik lingkungan hidup tematik penurunan angka kematian ibu dan stunting Rp2,26 miliar, DAK Fisik bidang kehutanan Rp11,98 miliar. Total DAK Fisik yang diperoleh Pemprov sebesar Rp417,65 miliar.

Sedangkan DAK non fisik, terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler Rp1,556 triliun, BOS afirmasi Rp1,86 miliar, dan BOS kinerja Rp11,94 miliar. Kemudian tunjangan profesi guru Rp237,35 miliar, tambahan penghasilan guru Rp963 juta, bantuan operasional museum Rp1,59 miliar, bantuan operasional Taman Budaya Rp1,75 miliar dan DAK non fisik  bantuan operasional kesehatan Rp5,37 miliar.

Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID), Pemprov mendapatkan sebesar Rp68,52 miliar. Sedangkan kabupaten/kota di NTB, seperti Bima mendapatkan DID sebesar Rp37,47 miliar, Dompu Rp26,43 miliar, Lombok Barat Rp35,57 miliar, Lombok Tengah Rp36,05 miliar, Lombok Timur Rp10,19 miliar, Sumbawa Rp26,38 miliar, Kota Mataram Rp30,24 miliar, Kota Bima Rp30,02 miliar, Sumbawa Barat Rp25,05 miliar dan Lombok Utara sebesar Rp36,84 miliar. (nas)