Pemprov NTB Dihadapkan Tugas Berat

H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/nas)

SETELAH memutus kontrak produksi kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Kini, Pemprov dihadapkan dengan tugas berat, untuk penanganan puluhan pengusaha ilegal yang mencaplok lahan milik daerah untuk berusaha di Gili Trawangan.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan penyelesaian pemutusan kontrak kerja sama dengan PT. GTI akan diselesaikan dengan baik-baik. Sehingga, Pemprov akan bersurat secara resmi ke PT. GTI, setelah diambilnya kebijakan pemutusan kontrak kerja sama tersebut.

Iklan

“Kemudian, setelah itu menjadi tugas berat pemerintah untuk berhadapan dengan pengusaha-pengusaha ilegal. Karena mereka berusaha, tidak ditanahnya,” kata Gita dikonfirmasi di Mataram, Selasa, 16 Maret 2021.

Tindaklanjut setelah pemutusan kontrak kerja sama tersebut, Pemprov kemudian menyiapkan penanganan puluhan pengusaha yang memanfaatkan aset daerah secara ilegal tersebut.

“Pengusaha ilegal  yang sudah ada aktivitas usahanya. Itu yang mau ditangani sekarang,” terangnya.

Sebelumnya, Jaksa Pengacara Negara Kejati NTB saat menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov NTB beberapa waktu lalu menemukan 89 pengusaha jasa pariwisata mulai dari hotel, restoran, dan tempat hiburan yang menduduki lahan yang sebelumnya menjadi konsesi PT GTI. Para pengusaha ini menduduki lahan secara ilegal karena berdiri di atas tanah konsesi pihak lain.

Lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan seluas 75 hektare. Seluas 10 hektare dikerjasamakan dengan masyarakat, sedangkan 65 hektare dikerjasamakan dengan PT. GTI. Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), nilai wajar aset Pemprov NTB seluas 75 hektare tersebut sebesar Rp2,5 triliun.

Selain masalah aset di Gili Trawangan, kata Sekda, Pemprov juga sedang menyelesaikan masalah tunggakan pembayaran retribusi pemanfaatan aset Lapangan Golf Golong Kecamatan Narmada Lombok Barat. Pihak yang mengelola aset daerah tersebut belum membayar kewajibannya tahun 2020 lalu.

Untuk aset Pemprov yang berada di Golong berupa tanah dikerjasamakan dengan PT. Green Enterprise Indonesia Corporation.  Perjanjian kerja sama ini sesuai surat perjanjian kontrak produksi Nomor 39a Tahun 1993.

Selama ini, aset tersebut  telah menjadi salah satu target pendapatan asli daerah. Akan tetapi, kontribusinya masih kecil dikarenakan perjanjian kerjasamanya telah ditandatangani sejak tahun 1993 dengan jangka waktu perjanjian 70 tahun. Nilai royalti yang diperoleh Pemprov NTB dengan pemanfaatan aset tersebut hanya Rp 35 juta setahun.

Untuk peningkatan besaran nilai royalti, kata Sekda akan dilakukan negosiasi. Besaran nilai royalti nantinya akan disesuaikan dengan nilai appraisal aset tersebut saat ini. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional