Pemprov NTB dan Pihak Terkait Bersepakat Perangi Jaringan Mafia Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Pemprov NTB dan Pihak Terkait Bersepakat Perangi Jaringan Mafia Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB serius dengan tekadnya memerangi mafia-mafia yang merekrut dan memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tidak prosedural atau ilegal. Pemprov NTB bersama seluruh pihak terkait atau stakeholders merapatkan barisan untuk memerangi para mafia tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Putu Gede Aryadi mengambil “langkah seribu” memerangi jaringan pengirim Calon PMI Ilegal. Apalagi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah bersikap tegas terhadap isu PMI ilegal ini.

Iklan

Gede Aryadi belum lama ini dilantik sebagai Kepala Disnakertrans, setelah sebelumnya sebagai Kepala Dinas Kominfotik NTB. Gede Aryadi dan jajarannya melakukan pertemuan dengan mengundang pihak-pihak terkait membahas target PMI zero kasus unprosedural, pada Rabu, 9 Juni 2021.

Di antaranya yang diundang adalah Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Lembaga-lembaga Pelatihan Kerja, BP2MI Mataram, dan P3MI. Pertemuan ini berlangsung setengah hari di Aula Kantor Disnakertrans NTB di Jalan Majapahit, Mataram. Ada juga yang mengikuti kegiatan secara daring.

“Kami ingin menyamakan satu persepsi dan komitmen, ke depan tidak boleh ada lagi CPMI kita yang diberangkatkan secara unprosedural,” tegas Aryadi.

Pengalaman pahit di masa lalu, menurutnya harus dihentikan. Hal ini menjadi komitmen pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, benang kusutnya ternyata ada di hulu. Dalam proses rekrutmen yang harus ditertibkan, sehingga hilirnya tertib, tidak ada lagi masalah.

Pada proses awal rekrutmen CPMI ini, menurutnya sudah ada dibuat sistem oleh pemerintah atau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Di sana tertera permintaan tenaga kerja dari negara-negara yang meminta. Isinya jabatan dan jenis pekerjaan yang dibuka di negara itu.

Lalu, pemerintah melalui Kemnaker juga rutin mengeluarkan surat keputusan tentang negara-negara tujuan penempatan yang membuka kesempatan kerja bagi pekerja migrant di era Pandemi Covid-19 ini. dalam SK Dirjenbinapenta tertera sebanyak 52 negara yang membuka peluang kerja.
“Di sistemnya sebenarnya sudah detail, negara mana yang membutuhkan, jenis pekerjaan, perusahaan-perusahaan yang sudah punya surat izin perekrutan,” katanya.

Selama ini, bisa jadi, hal-hal ini yang belum tersosialisasi dan teredukasi secara masif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, para calo atau yang disebutnya mafia CPMI ini leluasa bermain. Karena itu, Pemprov NTB melalui Dinas Nakertrans NTB bersama stakeholdernya, Apjati, lembaga-lembaga pelatihan, BP2MI harus membuka informasi ini.

“Bila perlu dibuat pamfletnya dan ditempel di desa-desa, di papan pengumuman masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya, kalau ada calo yang memberikan iming-iming, jangan dipercaya,” katanya.

Salah satu contoh kasus yang kemarin dihentikan Disnakertrans NTB adalah rencana pengiriman CPMI ke Kanada oleh perusahaan yang berbasis di Jakarta. Padahal, izin perekrutan perusahaan ini untuk pengiriman ke Timur Tengah dan Hongkong. Inilah modus-modus yang menimbulkan persoalan ketenagakerjaan di kemudian hari.

Dalam pertemuan kemarin, Disnakertrans NTB sudah sepakat bekerja sama dengan Apjati dan lembaga-lembaga pelatihan untuk bekerjasama dengan P3MI dalam proses penyiapan CPMI. Semua sepakat, sosialisasikan secara terbuka dan masif, sehingga masyarakat teredukasi dengan baik dan terhindar dari rayuan mafia CPMI illegal. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional