Pemprov NTB Bentuk 50 Bank Sampah

Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarom (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si mengatakan, pada 2018 lalu, Pemprov telah membentuk 50 bank sampah. Tahun 2019 ini, Pemprov kembali akan membentuk 100 bank sampah. Setiap desa diupayakan ada satu bank sampah. Bahkan, sampai 2023 mendatang, bank sampah sudah terbentuk di setiap dusun.

Ia menyebut jumlah desa dan kelurahan di NTB lebih dari 1.400. Selain ada intervensi anggaran dari provinsi, Pemprov mengharapkan Pemda kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran untuk pembentukan bank-bank sampah di tiap desa.

Iklan

‘’Itu diharapkan nanti termasuk kabupaten/kota mengintervensi bank sampah itu, di semua desa ada. Bahkan sampai dusun,’’ katanya.

Bahkan, kata Madani, lewat revitalisasi Posyandu akan dikampanyekan juga tentang zero waste dan penanaman kembali hutan yang rusak. Peran Posyandu bukan saja tempat menimbang bayi dan pemberian obat. Tetapi juga akan dimanfaatkan untuk kampanye zero waste dan masalah hutan yang rusak.

Madani menambahkan, Pemprov juga akan masuk ke 2.100 sekolah untuk mengkampanyekan zero waste. Selain itu, kampanye zero waste juga akan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).

‘’Dan diwajibkan BUMDes membuat bank sampah. Nanti sekolah juga ada pengelola sampahnya. Bank sampah yang akan mengambil sampah yang telah dipilah ke sekolah tersebut,’’ terangnya.

Untuk memastikan Pemda kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk bank sampah dan jamban keluarga, mulai APBD Perubahan 2019, Pemprov akan memperketat evaluasi APBD kabupaten/kota.

Jika Pemda kabupaten/kota belum mengalokasikan anggaran untuk pembentukan bank sampah dan jamban keluarga, maka persetujuan provinsi terhadap APBD kabupaten/kota tak akan keluar. ‘’Anggarannya harus dapat dipastikan untuk sampah dan jamban keluarga sebelum disetujui provinsi,’’ kata Madani.

Sebenarnya, kata Madani masalah sampah merupakan tugas kabupaten/kota. Pemprov hanya memancing kabupaten/kota agar lebih serius menangani masalah sampah.

Madani mengklaim  pascapencanangan NTB Zero Waste, geliat mulai terlihat. Setelah aksi bersih-bersih Sungai Jangkuk di Mataram, sekarang mulai berlanjut ke Sumbawa. Pada 9-10 Februari mendatang, Pemkab Bima dan Pemkot Bima akan menggelar aksi bersih sungai dan pantai.

Menurut Madani, kegiatan Rakor Pariwisata yang dilakukan Wagub ke kabupaten/kota sangat membantu dalam upaya mengkampanyekan zero waste. ‘’Walaupun judulnya Rakor Kepariwisataan, tapi muatannya tentang lingkungan hidup dan kehutanan. Itu menjadi bagian yang menggugah para pimpinan daerah di kabupaten/kota,’’ tandasnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional