Pemprov NTB akan Tahan Sertifikat Aset Kontraktor

Ibnu Salim (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar dalam laporan keuangan Pemprov NTB 2018. Dari jumlah itu, masih tersisa Rp2,7 miliar lebih kerugian negara yang harus dikembalikan kontraktor tersebar di lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si mengatakan, proses pengembalian kerugian negara tersebut terus berproses. Pemprov NTB melalui OPD terkait akan menahan jaminan sertifikat aset kontraktor yang belum menyelesaikan pengembalian kerugian negara.

Iklan

‘’Biasanya kita minta jaminan sertifikat asetnya (kontraktor). Nanti begitu pelunasan kita kembalikan. Jaminan aset itu bisa juga  sertifikat mobil,’’ kata Ibnu dikonfirmasi di Mataram, Kamis, 20 Juni 2019 siang.

Ia menyebutkan, sisa kerugian negara yang belum dikembalikan kontraktor atau rekanan tersebut tersebar di lima OPD. Antara lain, BPBD NTB sebesar Rp339.535.127, Dinas Perdagangan Rp118.800.000, Dinas PUPR Rp911.802.066. Selanjutnya, RSJ Mutiara Sukma Rp152.269.667 dan Dinas Dikbud Rp1.255.365.149.

Khusus untuk Dinas Perdagangan, kata Ibnu ada progres pengembalian kerugian negara sebesar Rp55 juta. Sehingga total kerugian negara yang masih belum dikembalikan pihak ketiga atau kontraktor sekitar Rp2,7 miliar lebih.

Dikatakan, BPK RI Perwakilan NTB akan melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah semester I Tahun 2019 pada Pemprov NTB, 24-28 Juni mendatang. Nantinya akan di-update progres pengembalian kerugian negara sesuai hasil rekomendasi BPK dalam  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018.

‘’OPD-OPD meng-update terus dan kita terus mengontak supaya mendorong percepatan pengembalian LKPD 2018 tuntas pada masa yang telah ditentukan BPK. Pada masa 60 hari itu memungkinkan untuk tidak penyelesaian dalam bentuk uang. Yang penting sudah ada komitmen dan jaminan,’’ terang Ibnu.

Bentuk komitmen kontraktor menyelesaiakan kewajibannya dengan penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM). Dalam masa 60 hari sesuai batas waktu yang telah ditetapkan UU, kontraktor harus membuat surat pernyataan untuk mengembalikan kerugian daerah/negara.

‘’Artinya, dia mengakui dikembalikan selama 60 hari. Cuma pelunasannya dalam beberapa bulan ke depan, sampai November,’’ jelas Ibnu.

BPK RI Perwakilan NTB menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar dalam laporan keuangan Pemprov NTB 2018. Dalam laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov 2018, ada tujuh poin yang menjadi temuan BPK.

BPK menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI)  maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan per-UU-an.  Ada tujuh poin yang menjadi temuan BPK. Pertama, pengelolaan rekening pada Pemprov NTB belum tertib. Ke dua, penatausahaan aset tetap belum dilaksanakan secara memadai.

Ke tiga, kesalahan klasifikasi penganggaran pada 15 OPD dan BLUD. Ke empat, penyelesaian enam paket pekerjaan pada dua OPD terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan.

Ke lima, kekurangan volume realisasi pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada empat OPD. Ke enam, pemanfaatan aset tetap, peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD tidak tertib. Ke tujuh, pelaksanaan kontrak produksi atas aset Pemprov NTB di Gili Trawangan tidak sesuai ketentuan. Atas seluruh temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan per-UU-an senilai Rp7,7 miliar.

Terkait dengan kekurangan volume pekerjaan, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan atas pengerjaan 12 paket proyek Pemprov NTB senilai Rp2,133 miliar. 12 paket proyek tersebut tersebar di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. (nas)