Pemprov NTB akan Gerakkan Seluruh Sumber Daya Tangani Kekeringan

Penjabat Sekda NTB, H. Iswandi didampingi Kepala Dinas Sosial NTB, T. Wismaningsih Drajadiah, dalam silaturahmi Jumat kemarin. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB sudah melakukan antisipasi terhadap penanganan dampak kekeringan. Bahkan seluruh sumber daya siap digerakkan apabila kondisi lapangan membutuhkan penanganan mendesak.

Demikian disampaikan, Penjabat Sekda NTB, Ir. H. Iswandi, M. Si yang dikonfirmasi usai bersilaturahmi dengan jajaran Dinas Sosial (Disos) NTB, Jumat, 28 Juni 2019. Untuk mengecek kesiapan Disos NTB dalam merespons berbagai persoalan sosial yang timbul di masyarakat, termasuk dampak kekeringan.

Iklan

‘’Kita akan memberikan upaya penanganan untuk dapat mengantisipasi secepat-cepatnya. Tadi saya sudah mengecek kesiapan dari Dinas Sosial untuk merespons setiap permasalahan sosial yang timbul,’’ kata Iswandi dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat, 28 Juni 2019 siang.

Penjabat Sekda memastikan seluruh sumber daya pemerintah provinsi siap digerakkan untuk mengatasi dan menangani dampak kekeringan yang tiap tahun melanda NTB. Informasi yang diperoleh, eskalasi kekeringan di NTB masih belum mengkhawatirkan.

‘’Kita lihat eskalasinya. Kalau sekarang masih belum terlalu mengkhawatirkan. Kalau saatnya diperlukan, kita akan gerakkan semua sumber daya yang ada,’’ ujarnya.

Sementara dalam silaturahminya dengan Kepala Dinas Sosial NTB, Dra.T. Wismaningsih Drajadiah dan jajaran, Sekda juga mengingatkan bahwa tugas sosial atau tugas negara adalah berkhidmat dalam rangka menghilangkan kemiskinan. Sedangkan tugas pemerintah yang belum selesai sampai saat ini atau disebut juga unfinished adalah menghapus kemiskinan. ‘’Ini tentunya bukan tugas Dinsos saja, tetapi Dinsos di sini tidak akan bekerja sendiri, pada lima tahun ke depan Dinsos akan menjadi lokomotif pemberantas kemiskinan di NTB.’’

“Bagi saya, kantor ini (Dinsos) merupakan kantor yang paling bersemangat di NTB. Inti kita berada dalam pemerintahan adalah menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan, yakni mensejahterakan rakyat,’’ ujar Sekda.

Kadis Sosial, T. Wismaningsih Drajadiah, memaparkan tupoksi, program-program, visi-misi serta capaian Dinsos dari 2018-2019 yang telah dikorelasikan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Gemilang. ‘’Dinsos ini mengurus dari mulai baru lahir sampai lansia, dan program fakir miskin menjadi prioritas utama kami,’’ terang Wismaningsih.

Sekda NTB beserta seluruh jajaran Dinsos NTB kemudian melanjutkan silaturrahimnya dengan berdiskusi dan mengurai bersama kendala apa saja yang dialami dan mencari solusi bersama terhadap berbagai program kerja dan permasalah kesejahteraan sosial di NTB.

Menunggu Respon

Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB telah menyurati BPBD kabupaten/kota terkait dengan antisipasi bencana kekeringan 2019. Surat tertanggal 27 Mei 2019 itu salah satu poinnya meminta BPBD kabupaten/kota segera menerbitkan SK Bupati tentang siaga darurat bencana kekeringan sesuai dengan kebutuhan waktu, berdasarkan informasi dari BMKG.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (26/6) mengatakan, surat tersebut belum dijawab BPBD kabupaten/kota. Namun informasi yang diperoleh dari media, bahwa ada lima kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Yakni Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

Khalik mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah melakukan persiapan. Mulai dari koordinasi dengan NGO, PDAM, Dinas PUPR dan Dinas ESDM untuk mengambil langkah-langkah pemenuhan kebutuhan air bersih warga. Khusus untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan juga sudah mulai menyiapkan langkah-langkah.

‘’Sarana prasarana kita juga sudah kita cek, seperti tangki air, mesin pompa air serta SDM yang akan kita tugaskan,’’ terangnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini menjelaskan, berdasarkan informasi dari BMKG sesuai hasil pemantauan curah hujan hingga tanggal 20 Juni 2019, NTB masuk daerah yang berstatus siaga.  Daerah yang masuk status siaga adalah Jakarta Utara, Banten (Lebak dan Tangerang), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian besar Jawa Tengah.

Khalik menambahkan, dalam surat yang dikirim kabupaten/kota, BPBD juga diminta menginventarisir dan memantau wilayah yang terdampak bencana kekeringan. Kemudian melaporkan data kekeringan ke BPBD provinsi yang meliputi kecamatan, desa/kelurahan, estimasi KK terdampak, dan estimasi jiwa terdampak.

Berkaca dari tahun 2018, berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak kekeringan  di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998  jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189  jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)