Pemprov Minta Dibentuk Satgas, Diskop UKM Menduga Ada Praktik Rentenir Berkedok Koperasi di NTB

Wirajaya Kusuma (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) NTB mengendus praktik rentenir berkedok koperasi di daerah ini. Praktik rentenir yang menyengsarakan masyarakat ini diharapkan dapat diberantas dengan membentuk Satgas Pengawasan Koperasi di kabupaten/kota.

‘’Makanya kami mendorong masing-masing Dinas Koperasi UKM kabupaten/kota membentuk Satgas Pengawasan Koperasi. Untuk mengawasi praktik-praktik tidak benar. Berkedok koperasi, tapi bukan koperasi,’’ kata Kepala Diskop UKM NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, M.H., dikonfirmasi disela-sela menemui pedagang kaki lima (PKL) di Eks Pelabuhan Ampenan, Senin, 2 Agustus 2021 siang kemarin.

Iklan

Wirajaya mengaku sudah mengendus adanya praktik rentenir yang berkedok koperasi. ‘’Kami sudah lihat, sudah mengendus. Jadi, ada orang modal usaha sendiri. Tapi dia atas nama koperasi. Setelah kita cek, nggak ada koperasinya. Ada modus seperti itu,’’ ungkapnya.

Praktik-praktik seperti ini sangat mencekik masyarakat yang mendapatkan pinjaman. Mereka memberikan pinjaman kepada masyarakat atau pedagang sebesat Rp500 ribu dan dikembalikan selama 10 hari dengan nominal Rp700 – 800 ribu.

Ada juga yang memberikan pinjaman sebesar Rp1 juta. Kemudian dikembalika selama 20 hari dengan nominal Rp1,3 juta. ‘’Itu bukan koperasi. Dia tak berizin. Ini modusnya. Ini harus kita lapor ke APH. Makanya saya minta dibentuk Satgas Pengawasan Koperasi,’’ ujarnya.

Mantan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB ini menjelaskan koperasi hanya boleh meminjamkan dana kepada anggotanya. Jika ada koperasi yang memberikan pinjaman kepada bukan anggota koperasi, maka melanggar aturan yang ada.

‘’Kadang-kadang ada koperasi yang menyiasatinya dengan menjadikan masyarakat anggota luar biasa. Atau pra anggota, tapi sudah diberikan bantuan pinjaman. Itu tidak boleh, harus menjadi anggota dulu baru meminjam,’’ terangnya.

Ia menjelaskan untuk koperasi yang anggotanya lintas kabupaten/kota, menjadi kewenangan Diskop UKM provinsi melakukan pengawasan. Sedangkan koperasi yang anggota dalam satu kabupaten/kota, kewenangan pengawasan di Diskop UKM kabupaten/kota. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional