Pemprov Merasa Sudah Maksimal Tangani TKI Korban Kapal Tenggelam

Mataram (suarantb.com) – Pemprov  NTB melalui Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) H. Ahsanul Khalik, S. Sos menyatakan telah berbuat semaksimal mungkin menangani TKI korban kapal tenggelam di perairan Batam Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan  Pemprov NTB telah berbuat semaksimal mungkin mulai dari identifikasi sampai pada pemulangan korban ke rumahnya masing-masing. Ia mengatakan  tidak ada satu pun daerah lain yang turun langsung melakukan penjemputan kepada korban  ke Batam kecuali NTB.

Iklan

“Karena sampai di sana (Batam) hanya NTB yang memperhatikan masyarakatnya. Daerah lain tidak ada. Kemudian di penampungan, korban selamat ini kita dampingi semua. Dana pemulangan dari pemerintah provinsi. Kemudian ketika pulang jangan sampai dia di ruang umum tapi VIP,” kata Khalik di Mataram, Jumat, 18 November 2016.

Dijelaskan, pengurusan korban TKI menjadi perhatian  dari Pemprov NTB. Bahkan Gubernur langsung menginstruksikan agar semua korban, baik yang meninggal maupun selamat mendapatkan santunan.

“Pak Gubernur bilang berikan santunan. Kemudian kita berikan santunan yang meninggal Rp 10 juta dan yang selamat Rp 5 juta. Kita bingung uangnya dari mana. Tapi pak Gubernur bilang harus ada,” tuturnya.

Hal tersebut, lanjut Khalik merupakan bentuk kepedulian Pemprov terhadap warganya. Sehingga ia sangat kecewa kalau  ada oknum yang mengatakan pemda tak  maksimal memperhatikan para korban.

“Gubernur memerintahkan yang ilegal maupul legal harus kita antar karena mereka adalah masyarakat NTB,” terangnya.

Terkait dengan keterlambatan pencairan dana santunan, ia menjelaskan hal tersebut tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian pemerintah agar santunan yang diberikan jatuh ke tangan yang tepat. Karena sempat ada kejadian beberapa oknum mengaku mewakili salah satu keluarga korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bukan.

  Anjlok, Bulog Diperintahkan Stabilkan Harga Bawang

“Terkait keterlambatan, kita melakukan itu karena hati-hati biar dananya tidak salah sasaran,” jelasnya.

Selain memberi santunan dalam bentuk uang, Pemprov NTB juga mengupayakan agar dana tersebut bisa bermanfaat secara berkelanjutan. Dengan membuatkan mereka usaha.

“Lalu untuk usahanya sendiri kita akan sesuaikan dengan daerahnya masing-masing,” katanya.

Sementara itu, salah satu perwakilan dari Front Perjuangan Rakyat NTB, Joni Suryadi selaku pendamping keluarga korban menyatakan sejauh ini belum ada langkah konkret dari pemda kepada korban. Menurutnya pemerintah seharusnya tidak secara pragmatis dalam menanggulangi persoalan korban kapal tenggelam tersebut. Karena uang tidak selamanya  menyelesaikan masalah.

“Kalau bicara cukup satu miliar, tidak cukup. Tapi ini soal peran. Bagaimana peran pemerintah mengayomi. Kalau hanya sebatas mengeluarkan duit kan tambal sulam namanya,” kata Suryadi.

Selain itu, ia mengharapkan agar pemerintah bisa turun langsung mengunjungi masing-masing korban. Karena bagaimanapun hal itu bisa menjadi pengobat hati keluarga korban yang ditinggalkan. Karena pemerintah peduli pada masyarakatnya.

“Pertama pemerintah belum mendatangi keluarga korban yang masih hidup. Kalaupun ada hanya beberapa saja yang dikunjungi. Termasuk pemerintah kabupaten juga belum,” pungkasnya. (ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here