Pemprov Masih Berkutat Inventarisir Penambang Liar

Muhammad Husni (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Penertiban tambang emas ilegal di Sekotong dan Prabu belum menunjukkan perkembangan signifikan. Penutupan tambang emas ilegal di dua daerah tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Pemprov NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih berkutat melakukan inventarisasi terhadap para penambang liar yang akan dialihkan mata pencahariannya ke sektor lain.

Iklan

‘’Harus jelas mata pencaharian berikutnya masyarakat itu seperti apa. Jadi bukan tutup-tutup, tapi nanti  momot (menganggur) masyarakat,’’ kata Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Kamis, 20 Juni 2019 siang.

Husni mengatakan, pihaknya masih menginventarisir penambang liar yang ada di dua daerah tambang emas tersebut. Setelah, para penambang akan diminta akan beralih ke sektor lainnya. ‘’Nanti kita tahu pilihan masyarakat setelah diinventarisir,’’ ujarnya.

Husni mengatakan, inventarisasi yang dilakukan pihaknya belum selesai. Padahal inventarisasi ini sudah mulai direncanakan sejak 2018 lalu. Menurutnya, percuma dilakukan penertiban di lapangan apabila masyarakat tidak disiapkan mata pencaharian sektor lainnya.

‘’Dulu pernah operasi juga Lombok Tengah. Tapi balik lagi, penertiban, masyarakat  balik lagi,’’ katanya.

Husni mengaku sudah diperintahkan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah agar segera menangani tambang ilegal yang ada di Sekotong dan Gunung Prabu Lombok Tengah. Untuk itu, pihaknya melakukan inventarisasi para penambang liar dan sektor peralihannya. Setelah diketahui mereka mau beralih ke sektor mana, barulah akan dikoordinasikan dengan OPD terkait.

‘’Kita mau inventarisasi dulu. Kita fokus untuk sektor pengalihannya, karena anggaran tak banyak,’’ tandasnya.

Aktivitas penambangan emas ilegal di Gunung Prabu, Lombok Tengah  kian mengkhawatirkan. Bahkan, akibat kerusakan lingkungan yang terjadi akan mengancam pengembangan sektor pariwisata di Loteng bagian selatan.

Persoalan penambangan emas ilegal di Gunung Prabu Loteng telah menjadi atensi Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah pertambangan. Saat kunjungan kerja ke Kantor Gubernur NTB, pertengahan tahun lalu,  Komisi VII DPR RI menduga aktivitas tambang ilegal atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak di Gunung Prabu  dikendalikan pelaku besar.

Estimasi  penambangan emas ilegal di NTB sekitar 600 ton per tahun. Sementara di sisi yang lain, Pendapatan Asli daerah (PAD) yang diperoleh pemerintah daerah dari aktivitas penambangan sangat kecil bahkan defisit. (nas)