Pemprov Kurangi 3.903 Usulan Formasi CPNS 2018

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengurangi jumlah usulan CPNS 2018 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebanyak 3.903 formasi. Pada 2017 lalu, Pemprov mengusulkan 4.603 formasi. Namun dengan adanya persyaratan belanja aparatur harus kurang dari 50 persen, maka Pemprov hanya mengusulkan 700 formasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurahman, M. Si  yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 5 Februari 2018 siang mengatakan rasio belanja aparatur/pegawai dengan  jumlah usulan 700 formasi menjadi 39,28 persen.

Iklan

“Kita tak berani terlalu melebihi dari rasio belanja pegawai yang kita miliki. 700  usulan formasi yang kita kirim ke pusat, secara resmi kemarin. Terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis,” terang Fathurahman.

Ia menjelaskan, dengan usulan sebanyak 700 formasi tersebut maka biaya yang akan dikeluarkan mulai dari gaji sampai Diklat Prajabatan sebesar Rp 42,9 miliar lebih. Sehingga, total rasio belanja pegawai dengan tambahan 700 formasi tersebut menjadi 39,28 persen dan belanja publik 69,72 persen. Dari keadaan saat ini, rasio belanja pegawai sebesar 29,47 persen dan belanja publik 70,53 persen.

Pada 2017 lalu, Pemprov NTB mengusulkan sebanyak 4.603 formasi CPNS  ke Kementerian PANRB. Dari usulan ini, formasi CPNS guru SMA/SMK/SLB paling banyak. 4.603 formasi yang diusulkan ke pemerintah pusat itu terdiri dari tenaga kesehatan 757 orang, tenaga teknis 945 orang, guru SMA 1.495 orang, guru SMK 1.322 orang dan guru SLB 84 orang. Ia menjelaskan, usulan formasi ini sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK).

Dimana, sesuai ABK, kebutuhan PNS Pemprov NTB untuk tenaga kesehatan, teknis dan guru SMA/SMK dan SLB sebanyak 6.965 orang. Sementara, jumlah PNS yang ada untuk bidang-bidang tersebut baru 2.362 orang. Artinya, Pemprov masih kekurangan 4.603 orang, yang kemudian diusulkan dalam pembukaan penerimaan CPNS tahun 2017 lalu.

Dengan adanya persyaratan rasio belanja pegawai di bawah 50 persen, maka Pemprov menghitung kembali usulan yang disampaikan ke Kementerian PANRB menjadi 700 formasi. Dari usulan terbaru ini kebanyakan untuk tenaga guru dan kesehatan. Kemudian tenaga teknis infrastruktur dan pariwisata.

‘’Itu disesuaikan karena kemampuan APBD kita. Jangan sampai melebihi 40 persen.  Untuk keseimbangan antara belanja aparatur dan publik. Jadi itu yang ideal. Kalau belanja pegawai sampai 50 persen, habis nanti anggaran untuk belanja pegawai, tidak ada untuk pelayanan,’’ katanya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional