Pemprov Kesulitan Anggaran Serap Sisa Masker UMKM

H. Wirajaya Kusuma. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, H. Wirajaya Kusuma menyatakan Pemprov NTB saat ini kekurangan anggaran untuk belanja. Apalagi untuk menyerap ratusan ribu masker milik UMKM yang saat ini masih digudangkan. Diketahui ada 410.000 masker milik puluhan UMKM yang belum terserap dan saat ini tertumpuk di dua tempat.

Masker masih ini adalah kelebihan produksi UMKM yang sebelumnya didorong memproduksi masker untuk dibagi-bagi oleh Pemprov NTB guna menekan penularan wabah Covid-19 di provinsi ini. H. Wirajaya kepada Suara NTB, Rabu, 8 Juli 2020 menegaskan, posisi keuangan pemerintah daerah saat ini sangat terbatas. Namun masih ditunggu kebijakan apa yang akan ditempuh oleh Pemprov NTB untuk menyerap ratusan ribu masker UMKM yang tersisa ini.

Iklan

Mantan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB ini mengatakan sangat menghargai semangat para pelaku UMKM yang memproduksi masker dalam jumlah banyak. “Mudah-mudahan ada kebijakan dari pimpinan (gubernur dan wakil gubernur) untuk bisa mengalokasikan dan menyerap masker yang sudah diproduksi oleh UMKM ini,” ujarnya.

Sebelum terjadi surplus produksi ini, H. Wirajaya mengatakan sudah menginformasikan kepada para pelaku UMKM kebutuhan Pemprov NTB sebanyak hampir 1 juta masker untuk tiga paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada seratusan ribu KK. Telah terpenuhinya kebutuhan daerah juga telah disampaikan kepada UMKM.

Kendati demikian, kepada para UMKM sudah diminta bersurat resmi kepada pemerintah daerah sebagai dasar untuk dicarikan solusi menyerap ratusan ribu masker sisa ini. bersama para pelaku UMKMnya, kepala dinas juga menyatakan telah melakukan pertemuan.

Dari pertemuan tersebut, UMKM mengatakan, diperkirakan kebutuhan Pemprov NTB sampai 2 juta masker, seperti halnya kebutuhan Kabupaten Lombok Tengah. sehingga produksi dilakukan dalam jumlah banyak. Tidak bisa demikian kata kepala dinas. Produksi harusnya disesuaikan dengan permintaan. “Ini kok Pemprov disuruh membayar. Tidak bisa begitulah, pemeritah kan gunakan kontrak untuk membayar dan pertanggungjawaban. Tidak bisa diluar ketentuan,” imbuhnya.

  Aksi Bela Beli Produk Lokal, Jalan Baru Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

Ada beberapa solusi yang akan diupayakan. Salah satunya, kata kepala dinas, Permendikbud no 19 tahun 2020 didalamnya ada kewajiban sekolah menyiapkan masker bagi siswa-siswinya. Melalui dana-dana BOS diharapkan sekolah bisa mengalokasikannya untuk kebutuhan sekolah. “Kita berusaha mengakomodir sesuai kemampuan Pemprov. Karena kaspitas fiscal kita sangat terbatas. Kita tunggu dulu arahan dari kepala daerah juga,” demikian H. Wirajaya. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here