Pemprov Kekurangan Disinfektan dan APD

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengalihkan sejumlah anggaran untuk penanganan virus Corona (Covid-19). Dinas Kesehatan (Dikes) NTB masih kekurangan disinfektan untuk sterilisasi tempat-tempat umum dan alat perlindungan diri (APD) untuk petugas kesehatan yang menangani pasien diduga suspect Corona.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan, pihaknya sudah dikumpulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehabis pulang dari kegiatan sterilisasi kawasan tiga gili (Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno) dari penyebaran virus Corona, Rabu, 18 Maret 2020. Pertemuan itu membahas tentang perubahan anggaran untuk penanganan virus Corona.

‘’Kita kemarin sudah dikumpulkan untuk mengubah anggaran kita. Anggaran mana saja yang kira-kira, kita ubah menjadi pengadaan disinfektan, APD dan lainnya,’’ kata Eka dikonfirmasi usai penyemprotan disinfektan di Kawasan Islamic Center (IC) NTB, Kamis, 19 Maret 2020.

Pengalihan anggaran untuk penanganan virus Corona memang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan  PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19.

Penyesuaian penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah merupakan respons  tanggap pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa. Proses penyesuaian dimaksud pada persyaratan penyaluran dan penggunaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam PMK tersebut, ruang lingkup pengaturan meliputi penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari DBHCHT, DBHSDA selain DBHSDA Kehutanan, dan DBHSDA Migas dalam rangka Otonomi Khusus. Kemudian Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah.

‘’Memang ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang meminta kita langsung mengubah (anggaran) untuk penanganan virus Corona. Karena Covid-19 ini tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dan harus diselesaikan,’’ katanya.

Pengalihan atau perubahan anggaran ini diharapkan selesai pekan ini. Sehingga mulai minggu depan, anggarannya sudah dapat digunakan untuk penanganan virus Corona. Eka tak menyebutkan jumlah anggaran yang akan diubah atau dialihkan untuk penanganan Corona.

Namun yang jelas, anggarannya akan dipergunakan untuk pengadaan disinfektan, APD dan lainnya. Untuk disinfektan, Eka menyebutkan Dikes punya stok sebanyak tiga galon atau sekitar 75 liter. Sebanyak 75 liter tersebut dapat menjadi 7.500 cairan. Dalam satu liter disinfektan, dapat mensterilisasi suatu tempat dari penyebaran virus Corona sekitar 100 meter persegi.

Dalam sterilisasi sejumlah fasilitas umum dan destinasi wisata, Dikes NTB juga berkolaborasi dengan Satuan Brimob Polda NTB yang juga punya stok disinfektan. Selain disinfektan, NTB masih kekurangan APD.

Eka menyebutkan pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 2.000 baju dan 200 sepatu APD untuk petugas kesehatan. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) baru memberikan 30 pasang APD.

Meskipun APD yang diperoleh masih sedikit, namun kata Eka beberapa rumah sakit milik Pemda seperti RSUD NTB dan RSUD dr. Soedjono Selong masih memiliki APD yang cukup.

‘’Jadi mungkin APD yang 30 pasang kita arahkan ke rumah sakit yang lain kita tahu mulai menipis cadangannya. Kami yang akan ngatur,’’ jelasnya.

Eka mengatakan, Dikes sudah mengetahui mana saja rumah sakit yang masih punya stok APD dan rumah sakit yang sudah menipis stoknya. Pihaknya akan memberikan APD ke rumah sakit yang akan habis stoknya.

Diharapkan, pekan depan sudah bisa dilakukan pengadaan untuk APD dengan selesainya pembahasan perubahan atau pengalihan anggaran untuk penanganan Corona. Eka menyebutkan, kebutuhan APD dalam sehari untuk merawat pasien di ruang isolasi sebanyak 10 APD. Apabila pasien ditangani selama empat hari, maka APD yang dibutuhkan sebanyak 40 pasang.

Ia menjelaskan, Kemenkes mengirim stok APD yang ada saja sekarang ini. Sambil menunggu pengadaan yang sedang dilakukan. Pengiriman APD memang membutuhkan waktu karena diimpor. Apalagi dengan adanya pembatasan penerbangan ke sejumlah negara, maka APD yang diimpor dari luar negeri butuh waktu.

Data Pemprov NTB soal kewaspadaan Covid-19 hingga Kamis, 19 Maret 2020, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di NTB sebanyak 17 orang. Dari jumlah itu, 11 orang sudah selesai dalam pengawasan dan 6 orang masih dalam pengawasan.

Dari jumlah PDP sebanyak 17 orang, sebanyak 10 orang dinyatakan negatif Corona sesuai hasil laboratorium. Sementara 7 orang masih menunggu hasil uji laboratorium. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 136 orang. Dengan rincian 90 orang selesai dalam pemantauan dan 46 orang masih dalam pemantauan. (nas)