Pemprov Inventarisir Trik Kabupaten/Kota Percepat Kemantapan Jalan

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dan Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai menginventarisir trik-trik yang dilakukan Pemda kabupaten/kota di Pulau Lombok dalam rangka percepatan peningkatan kemantapan jalan. Selanjutnya, trik-trik tersebut diharapkan dapat diadopsi Pemda kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumbawa.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan, kemantapan jalan provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Sumbawa memang perlu mendapatkan perhatian. Karena kondisinya masih banyak yang rusak parah. Ia mencontohkan seperti jalan di Tepal Sumbawa, hanya bisa dilewati jenis kendaraan tertentu.

Iklan

‘’Nanti mana yang lemah harus kita tingkatkan. Karena kita bicara masalah konektivitas. Kita mengoneksikan  satu tempat ke tempat lain melalui jalan kabupaten, provinsi dan nasional harus bersinergi dengan baik,’’ kata Azhar dikonfirmasi di Mataram akhir pekan kemarin.

Azhar mengatakan, gubernur sudah mulai berkoordinasi dengan Pemda kabupaten/kota. Bahkan Pemprov sudah mulai menginventarisir trik-trik yang dilakukan Pemda dalam mempercepat kemantapan jalan di NTB.

‘’Kemudian trik yang bagus bisa dimanfaatkan oleh kabupaten/kota yang belum melaksanakan,’’ katanya.

Azhar mencontohkan seperti Lombok Barat, mempercepat kemantapan jalan dengan program ENRIP. Kemudian Lombok Tengah dengan pinjaman pihak ketiga. Dan  Lombok Timur dengan percepatan pembangunan jalan seperti yang dilakukan Pemprov NTB.

‘’Pulau Sumbawa akan kita coba strategi-strategi itu. Kemudian bisa juga hibah dari APBN kita carikan. Provinsi juga bisa menghibahkan ke kabupaten/kota sepanjang itu dibutuhkan dan provinsi mampu,’’ ujarnya.

Pemprov NTB akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi di Pulau Sumbawa. Anggaran sebesar Rp1 triliun itu rencananya akan dialokasikan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2020 sampai 2022.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan, pada  2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023. Dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2020, kata Ridwan, gubernur ingin memastikan kinerja pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di  Pulau Sumbawa bisa lebih baik atau  minimal sama dengan Pulau Lombok.

Ridwan mengungkapkan, tingkat kemantapan jalan provinsi di Pulau Sumbawa baru 72 persen dari total panjang jalan 958 km. Sedangkan di Pulau Lombok, tingkat kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 90 persen dari total panjang jalan sekitar 500 km.

‘’Kita ingin pembangunan infrastruktur ini bisa menopang rencana-rencana besar pemerintah yang akan membangun industri  smelter, Samota dan lain-lain,’’ terang Ridwan.

Sementara untuk pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dan kapasitas masyarakat di Pulau Lombok, NTB mendapatkan dukungan dana dari Bank Dunia lewat  Indonesia Tourism Development Program (ITDP). Program ini dibiayai Bank Dunia bersama pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan tiga destinasi wisata prioritas di Indonesia.

Yakni KEK Mandalika, Boroburur dan Dana Toba. Bank Dunia dan pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk tiga daerah tersebut. Karena sudah ada dukungan dari bank dunia dan pemerintah pusat untuk pengembangan infrastruktur dasar di Pulau Lombok.

Maka anggaran yang bersumber dari APBD akan dialokasikan untuk memantapkan jalan provinsi yang ada di Pulau Sumbawa. Bukan hanya jalan provinsi, kata Ridwan, tetapi juga akan dipergunakan juga untuk memperbaiki banyaknya jembatan provinsi yang rusak akibat bencana di Pulau Sumbawa.

Ridwan menjelaskan tidak ada pembukaan jalan baru yang akan dilakukan Pemprov NTB. Anggaran sebesar Rp1 triliun yang akan dialokasikan bertahap selama tiga tahun tersebut akan fokus digunakan memperbaiki jalan dan jembatan provinsi yang rusak di Pulau Sumbawa. (nas)