Pemprov Ingatkan Elite Politik Dompu Jangan Korbankan Masyarakat

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB meminta ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Dompu dan DPRD Dompu segera diselesaikan di tingkat lokal. Jangan sampai ketidakharmonisan tersebut membuat masyarakat menjadi korban.

‘’Bupati dan Dewan harus membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Dompu dapat berlangsung dengan baik,’’ kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 8 Januari 2019 siang.

Iklan

Hal tersebut menjawab polemik APBD Dompu 2019 antara eksekutif dan Dewan. Chairul menjelaskan di dalam APBD Dompu terdapat hak-hak  publik yang tidak boleh dikorbankan.

‘’Karenanya Pemprov berharap agar perbedaan yang terjadi bisa diselesaikan sebaik-baiknya dengan cara elegan dan bermartabat,’’ katanya.

Apakah Pemprov akan turun tangan menyelesaian polemik antara eksekutif dan legislatif di Dompu? Chairul mengatakan, Pemprov berharap persoalan tersebut  dapat diselesaikan di tingkat lokal.

Hal senada dikatakan Anggota Tim Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Pemprov NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si. Inspektur Inspektorat NTB ini berharap ada komunikasi yang intens antara eksekutif dan legislatif di Dompu menyikapi polemik APBD 2019. Jangan sampai, kata Ibnu, polemik APBD Dompu 2019 antara eksekutif dan legislatif menyebabkan terhambatnya pelaksanaan APBD 2019.

‘’Jangan sampai terhambatnya pelaksanaan APBD, menjadi kerugian di pihak masyarakat. Kita berharap dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang intens. Agar program yang sudah direncanakan 2019, segera dieksekusi dan bermanfaat bagi masyarakat Dompu,’’ tandasnya. (nas)