Pemprov Hentikan Reklamasi Ilegal di Lobar

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB bersama TNI/Polri menghentikan aktivitas reklamasi ilegal di wilayah Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) pekan kemarin. Pemprov menyerahkan persoalan tersebut supaya diproses hukum karena telah mengurug hutan mangrove dan laut di wilayah tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, M. Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 3 Desember 2017. Ia menyebutkan, tim yang turun terdiri dari Dinas LHK, Satpol PP NTB, Polda, Korem, Kodim, Polres Lobar.

Iklan

‘’Kita menginiasi penertiban di lapangan ada reklamasi ilegal di lapangan pada lima titik. Ini dilakukan perorangan, perusahaan-perusahaan lokal yang ndak ada izin,’’ kata Madani.

Disebutkan, ada lima titik yang sudah dilakukan reklamasi di wilayah Kecamatan Lembar atau berdekatan dengan lokasi pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Gili Mas Lembar. Saat ini sekitar 4 hektare hutan mangrove dan laut yang direklamasi secara ilegal.

Madani mengatakan, tidak ada izin yang dipegang dalam melakukan reklamasi tersebut. Para pengusaha itu hanya baru memegang rekomendasi dari desa dan camat.

‘’Dia belum ngurus. Ada yang satu hektare, setengah hektare. Sekitar empat hektare. Ada beberapa titik yang mengurug hutan mangrove. Ada juga mengurug laut. Kita setop dan tetap  proses hukum karena itu ada unsur pidananya,’’ tegasnya.

Madani menambahkan, kasus reklamasi ilegal itu kini ditangani Polda NTB. Polda sedang menyelidiki dan mencari pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas reklamasi ilegal tersebut. Menurutnya, reklamasi yang dilakukan tersebut jelas melanggar aturan. Apalagi mengurug hutan mangrove dan laut. Di Jakarta saja, kata Madani, persoalan reklamasi menjadi ramai meskipun sudah ada kajian-kajian dan izinnya.

Ditanya akan digunakan untuk apa lahan reklamasi itu? Madani mengatakan kemungkinan para pengusaha maupun perorangan itu akan membuat ruko atau pusat perbelanjaan mengantisipasi pembangunan Pelabuhan Gili Mas.

Terhadap persoalan ini, Madani menegaskan Pemprov mengambil langkah tegas menghentikan reklamasi dan mendorong pihak yang terlibat diproses hukum. ‘’Kita dorong diproses hukum. Kemarin turun juga penyidik ke situ,’’ pungkasnya. (nas)