Pemprov Diminta Tindak Tegas Calo TKI

Mataram (suarantb.com) – Ketua Komisi V DPRD NTB, Dra. Hj. Wartiah, M. Pd meminta pemerintah tegas menangani persoalan TKI secara komprehensif. Tidak hanya di hilir tetapi juga para calo di balik maraknya warga NTB yang menjadi TKI ilegal.

Menurut Wartiah selama ini persoalan TKI ilegal bukan hal yang baru. Ia pun heran melihat persoalan berulang terkait TKI terus saja terjadi. Seharusnya pemerintah tegas menyikapi hal tersebut. Termasuk menindak para calo-calo nakal.

Iklan

“Jangan terlalu naif. Ini kan kejadiannya berulang-ulang seperti ini. Pemerintah harus tegas terhadap para calo,” kata Wartiah ketika dikonfirmasi, Rabu, 9 November 2016.

Ia menyampaikan pemerintah daerah  melalui dinas terkait jangan hanya melihat persoalan ini hanya sebatas karena adanya kapal tenggelam yang terjadi baru-baru ini. Harus ada solusi jangka panjang mulai dari proses, setelah  pemberangkatan hingga kembalinya para TKI NTB ke tanah air.

“Tentu kita mendorong Pemprov agresif mengantisipasi pengiriman TKI ilegal,” pintanya.

Terkait dengan musibah kapal tenggelam di perairan Batam yang sebagian besar korbannya berasal dari NTB, Wartiah menyampaikan turut berbela sungkawa. Ia berharap agar kejadian tersebut jangan sampai terulang lagi.

“Itulah tugas dinas. Harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya. Jangan sampai lagi kejadian seperti ini terulang lagi,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan anggota  Komisi V DPRD NTB, Ahmad Yadiansyah. Ia  bahkan meminta pemerintah untuk lebih gencar menyosialisasikan  dana KUR bagi TKI purna kerja. Ia melihat pemerintah terkesan abai dengan persoalan tersebut. Padahal itu merupakan salah satu solusi bagi masyarakat agar tidak kembali menjadi TKI ketika kembali ke tanah air.

“Sosialisasinya yang kurang. Banyak bantuan dari pusat untuk purna TKI, tapi pemerintah terkesan kurang bersosialisasi sehingga masyarakat banyak yang tidak memanfaatkan KUR atau dana lain yang dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.

Politisi asal Kota Bima ini menilai, kurangnya perhatian pemerintah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dana tersebut berdampak negatif pada pemanfaatan dana. Hal itu menjadi program pemerintah yang terkesan sia-sia.

“Pemerintah harus proaktif lah menyosialisasikan  KUR TKI. Kami mempertanyakan realisasi KUR masih nol untuk TKI. Padahal kalau dimanfaatkan maksimal akan berdampak positif bagi perkembangan TKI. Mereka bisa memanfaatkan dana tersebut menciptakan lapangan kerja sendiri maupun keluarga supaya tidak terus-menerus bolak-balik jadi TKI. Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan,” katanya.

Menurutnya, salah satu cara mengatasi terbatasnya lapangan kerja adalah dengan penyaluran KUR tersebut.(ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here