Pemprov Diminta Tidak Jor-joran Keluarkan IUP di Kawasan Wisata

Ilustrasi (Galian C)

Giri Menang (suara NTB) – Pemprov NTB diminta lebih selektif dan hati-hati menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Lombok Barat (Lobar), terutama di kawasan pariwisata. Sebab dihawatirkan dengan IUP yang banyak dikeluarkan tersebut memicu kerusakan lingkungan dan akes jalan di kawasan wisata dan mengancam keberlangsungan daerah parwisata itu sendiri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, H. L. Surapati mengatakan kewenangan terkait IUP ada di provinsi. Sedangkan pemda melalui DLH sebatas mengeluarkan rekomendasi berupa SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Dasar keluarnya SPPL ini jelas dia, ada permohonan dari  pemrakarsa yang melakukan aktivitas penambangan di lokasi. SPPL ini dilengkapi surat keterangan dari kepala dusun, kepala desa apakah ada tidak keberatan dari warga sekitar terkait aktivitas galian ini nantinya. Ada juga sertifikasi, bukti kepemilikan tanah. Setelah itu dirapatkan di DLH dengan mengundang camat, kades, pemohon. Dasar itulah untuk penerbitan  SPPL setelah itu baru dikirim ke provinsi. “Kalau provinsi mengiyakan, ada verifikasi, barulah terbit IUP-nya, provinsi memang punya kewenangan,” jelas dia.

Terkait maraknya  aktivitas penambangan galian C di kawasan wisata itu, Surapati menduga ada  yang belum mengantongi izin. Kemungkinan, kata dia, pengelola baru mengajukan permohonan izin, namun melakukan aktivitas penambangan langsung di lapangan dan aktivitas ini adalah ilegal. Sebab izin belum keluar, namun sudah beraktivitas.

Sejauh ini pihaknya sendiri belum mengeluarkan rekomendasi di kawasan wisata.”Di daerah kawasa kita jarang menerbitkan, sebab ada juga rekomendasi dari desa untuk galian, masak desa mengeluarkan rekomendasi di kawasan,”jelas dia. Ia menjelaskan jika Pemprov NTB menerbitkan IUP, maka pihak provinsi menembuskan ke DLH Lobar sebaagai bahan untuk mengawasi di lapangan.

Kepala Satpol PP Lobar, Mahnan, SSTP., menambahkan, pihaknya intens melakukan pengawasan di lokasi tambang galian C. Meskipun, kata dia, izin ini diterbitkan oleh provinsi. Namun persoalannya, izin keluar setelah galian dilakukan di lapangan. “Dampaknya tidak saja di lokasi namun akses jalan juga rusak,” jelas dia. Ia pun berharap agar IUP diperketat oleh pemprov, bahkan kalau keluar izin agar pemohon bisa mengambil di pemda saja agar mudah pengawasan. (her)