Pemprov Diminta Intervensi, Pemeriksaan di Pelabuhan Lembar Kerap Kecolongan

Pengawasan dan pengamanan pintu masuk NTB di Pelabuhan Lembar. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meminta Pemprov NTB mengintervensi pengawasan di kawasan ini, karena sering kecolongan. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid meminta Pemprov NTB dan otoritas yang berwenang agar serius menangani pengamanan dan pengawasan di pintu masuk NTB, seperti di Pelabuhan Lembar. Bupati meminta agar perlakuan pengamanan di Pelabuhan Lembar sama dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Permintaan bupati ini bukan tanpa alasan, karena  pengamanan di Pelabuhan kerap kecolongan. Lebih-lebih saat ini pemerintah memberlakukan PPKM Darurat Jawa dan Bali.

“Kami minta kepada provinsi. Tolong  seharusnya sama perlakuan (pengamanan dan pengawasan) antara pelabuhan (laut) dengan udara (bandara). Makanya kami minta provinsi untuk memperlakukan Lembar sama dengan BIL (BIZAM, red),”  tegas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid ditemui di kantor Dikes usai rapat membahas strategi percepatan vaksinasi, Selasa, 6 Juli 2021.

Iklan

Menurutnya yang paling bahaya adalah di pelabuhan karena menyangkut pintu masuk bagi orang luar. Seharusnya ini diintervensi oleh Pemprov NTB, karena menyangkut otoritas seperti di bandara.

Hasil pantauan sejauh ini kondisi di pelabuhan masih landai. Akan tetapi beberapa kali terjadi kecolongan di pelabuhan. Seperti saat Lebaran lalu, ada pendatang dari Jawa yang lolos pantauan di pelabuhan, sehingga masuk ke destinasi wisata. Setelah dicek, ternyata terkonfirmasi Covid-19. Padahal ketika diundang rapat, pihak otoritas dan terkait lainnya komitmennya luar biasa.

“Ketika diundang rapat, kata-katanya (komitmen) luar biasa. Tetapi di praktik seringkali dilanggar. Dan terus terang ini butuh intervensi provinsi,” ujarnya.

Sementara itu, Otoritas Penyeberangan Pelabuhan Lembar Kembali membahas Pelaksanaan Regulasi Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Laut menyikapi penerapan PPKM Darurat di Wilayah Jawa- Bali. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Otoritas Penyeberangan Pelabuhan Lembar, termasuk dari unsur TNI Polri, memantapkan dalam Mengaplikasikan Kegiatan Imbangan PPKM Daraurat Jawa – Bali.

Ali Sukma Jaya dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Mataram mengatakan dari Dinas Kesehatan NTB akan menyediakan vaksin gratis di Pelabuhan ASDP Lembar.“Vaksin gratis ini ditujukan kepada penguna jasa yang belum melakukan vaksinasi, yang akan melakukan penyeberangan,” ungkapnya.

Sedangkan untuk kesiapan pelayanan vaksinasi di Pelabuhan Gilimas dan Pelabuhan Nusantara Pelindo III, masih terkendala belum ada nya tempat vaksin. General Manager Pelindo Baharudin, mengaku akan tetap berkordinasi dengan pihak KKP Lembar, terkait penyediaan tempat vaksin di Pelabuhan Gilimas dan Pelabuhan Nusantara Pelindo III. “Kami akan menyiapkan tim medis, mobil patroli untuk kebutuhan penguna jasa, yang akan melaksanakan vaksin, untuk saat ini akan arahkan ke puskesmas terdekat untuk melayani vaksin,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Lembar, Iptu Irvan Surahman, S.Tr.K menegaskan pengetatan yang dilakukan dari Polres Lobar dengan membentuk posko penyekatan. “Pos Penyekatan ditempatkan pada tiga titik secara mobiling, di antaranya Pos Pelabuhan Gilimas Pelindo III, Pos Pelabuhan Nusantara Pelindo III dan Pos Pelabuhan ASDP Lembar,” ucapnya.

Ditegaskan pula bahwa, Pos Penyekatan ini akan diisi oleh instansi terkait di pelabuhan, dan ini akan dimaksimalkan, mengingat Pelabuhan Lembar merupakan pintu masuk utama NTB. “Terkait Pos Penyekatan, dari Pos TNI AL Lembar siap membantu dan berkerja sama dalam kegiatan PPKM, Bersama dengan intansi terkait lainnya di wilayah pelabuhan,” imbuhnya.

KSOP Lembar R. Pradigdo mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Laut RI No 44/2021.“Regulasi tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi laut, pada masa pademi Covid-19, agar masyarakat luas memahami akan hal ini,” katanya.

Diantaranya, bagi pelaku perjalanan Laut dari atau menuju jawa- bali, harus menunjukan kartu telah vaksin (minimal dosis pertama), hasil RT-PCR 2×24 jam atau Surat Keterangan Rapid Test Antigen 1x24jam. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional