Pemprov Desak Pemda Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB)  – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB telah menyurati BPBD kabupaten/kota terkait dengan antisipasi bencana kekeringan 2019. Surat tertanggal 27 Mei 2019 itu salah satu poinnya meminta BPBD kabupaten/kota segera menerbitkan SK Bupati tentang siaga darurat bencana kekeringan sesuai dengan kebutuhan waktu, berdasarkan informasi dari BMKG.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 26 Juni 2019 mengatakan, surat tersebut belum dijawab BPBD kabupaten/kota. Namun informasi yang diperoleh dari media, bahwa ada lima kabupaten yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Yakni Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara.

Iklan

‘’Sampai hari ini belum ada laporan, artinya kabupaten/kota masih bisa mengatasi persoalan di lapangan untuk saat ini. Dan tentu kami akan menyesuaikan nanti sesuai tugas dan tanggung jawab provinsi,’’ kata Khalik.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah melakukan persiapan. Mulai dari koordinasi dengan NGO, PDAM, Dinas PUPR dan Dinas ESDM untuk mengambil langkah-langkah pemenuhan kebutuhan air bersih warga. Khusus untuk lahan pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan  juga sudah mulai menyiapkan langkah-langkah.

‘’Sarana prasarana kita juga sudah kita cek, seperti tangki air, mesin pompa air serta SDM yang akan kita tugaskan,’’ terangnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial NTB ini menjelaskan, berdasarkan informasi dari BMKG sesuai hasil pemantauan curah hujan hingga tanggal 20 Juni 2019 dan prakiraan peluang curah hujan sangat rendah  di bawah 20 mm/10 hari.

Hari tanpa hujan (HTH) berturutan pada beberapa wilayah yang berdampak pada potensi kekeringan meteorologis (iklim) dengan status siaga hingga awas di beberapa daerah. Status awal bagi daerah yang telah mengalami HTH di atas 61 hari dan prospek peluang curah hujan rendah, di bawah 20mm/dasarian pada 20 hari mendatang di atas 80 persen.  Daerah-daerah yang status awas yakni sebagian besar Yogyakarta, Jawa Timur (Sampang dan Malang), Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat (Indramayu), dan Bali (Buleleng)

Sedangkan daerah yang berstatus awas yakni telah mengalami HTH di atas 31 hari dan prospek peluang curah hujan rendah di bawah 20mm/dasarian pada 20 hari mendatang di atas  80 persen. Daerah yang masuk status siaga adalah Jakarta Utara, Banten (Lebak dan Tangerang), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian besar Jawa Tengah.

Monitoring terhadap perkembangan musim kemarau menunjukkan berdasarkan luasan wilayah, 35 persen  wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau dan 65 persen  wilayah masih mengalami musim hujan. Wilayah yang telah memasuki musim kemarau meliputi pesisir utara dan timur Aceh, Sumatera Utara bagian utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian tenggara, pesisir barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir dalam perairan Sulawesi Tengah, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan.

Khalik menambahkan,  dalam surat yang dikirim kabupaten/kota, BPBD juga diminta menginventarisir dan memantau wilayah yang terdampak bencana kekeringan. Kemudian melaporkan data kekeringan ke BPBD provinsi yang meliputi kecamatan, desa/kelurahan, estimasi KK terdampak, dan estimasi jiwa terdampak.

Berkaca dari tahun 2018, berdasarkan data BPBD NTB, sebanyak 318 desa pada 71 kecamatan dilanda kekeringan. Dengan jumlah warga yang terdampak sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa. Rincian daerah yang terdampak kekeringan  di sembilan kabupaten/kota di NTB. Yakni Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 33.138 jiwa.

Selanjutnya, Lombok Tengah 82 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak 282.793 jiwa, Lombok Timur 48 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 153.681 jiwa. Kemudian, Sumbawa Barat 10 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 18.775 jiwa, Sumbawa 60 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 84.998  jiwa, Dompu 25 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 19.189  jiwa, Kota Bima 8 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 2.835 jiwa dan Bima 42 desa dengan jumlah masyarakat terdampak 24.608 jiwa. (nas)