Pemprov dan Produsen Bantah Kelangkaan Pupuk Subsidi

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Muhammad Riadi (tengah) bersama Dwi Atmaja dari Petrokimia Gresik dan Sugiyono dari Pusri Palembang memberikan keterangan perihal tata kelola pupuk subsidi di NTB. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan produsen pupuk membantah sejumlah tuduhan terkait pupuk subsidi. Baik soal kelangkaannya, hingga penjualannya yang disebut melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Riadi menghadirkan dua produsen pupuk yang ada di NTB. diantaranya dari Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang dan Petrokimia Gresik untuk memberikan klarifikasi.

Riadi mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir mendapat informasi terkait kelangkaan pupuk. Terutama pupuk urea subsidi. Dan penjualannya yang melebihi ketentuan harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dua minggu lalu, pihaknya melakukan pemantauan dan pengawasan langsung di lapangan. Turun ke Bima untuk mencaritahu akar persoalan ribut-ribut soal kelangkaan pupuk urea subdidi.

Iklan

Selain menyerap informasi dari media sosial, ia juga menerima keluhan langsung yang disampaikan ke nomor ponsel pribadinya. Dari hasil penulusuran timnya di Bima, tidak terbukti adanya kelangkaan pupuk. Dan penjualan pupuk subsidi melebihi ketentuan. Riadi mengatakan, mengapa petani mengatakan pupuk langka? Pertama, pemerintah terus melakukan penertiban penyaluran pupuk subsidi.

Penerima pupuk subsidi ini diatur hanya kepada petani-petani yang terdaftar secara online di elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) yang terkoneksi langsung dengan data base Kementerian Pertanian. “Sementara saat ini karena sudah musim hujan, petani ramai-ramai cari pupuk subsidi. Mau tanam jagung di sawah dan di ladangnya. Bahkan petani yang tidak namanya masuk di e-RDKK. Ketika tidak mendapatkan pupuk yang diharapkan, akhirnya disebutkan pupuk langka. Padahal penerima pupuk subsidi sudah jelas by name by address sesuai data Kementan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Riadi, pemerintah memberikan subsidi sesuai kebutuhan petani berdasarkan kondisi tanahnya. Sesuai rekomendasi Balai Penelitian. “Jatah pupuk disesuaikan dengan kondisi tanah berdasarkan hasil uji balai penelitian. Kalau tanahnya kondisinya begini, rekomendasi jumlah pupuknya disesuaikan sehingga pemupukan dilakukan berimbang,” ujarnya.

Kebiasaan petani, pemupukan dilakukan dalam jumlah banyak. Yang  terpenting tanaman menjadi hijau royo-royo. Padahal yang demikian tidak produktif hasilnya. “Petani kebiasaannya tumpuk pupuk. Yang penting hijau, sudah senang. Padahal hasil produksinya tidak bisa maksimal yang demikian,” jelas kepala dinas.

Selain itu, penjualan pupuk urea subsidi tidak boleh melebihi HET yang ditetapkan pemerintah.

Jika ditemukan pengecer pupuk melakukan hal itu, bisa dilaporkan. Ancaman sanksinya hingga pencabutan izin perusahaan. Namun yang perlu diketahui oleh petani. Bahwa HET berlaku untuk penjualan hanya sampai di tingkat kios pengecer. Jika petani menerima pupuk subsidi di rumahnya, atau di lahan tanamnya. Tentu akan dihitung ongkos angkut dan lainnya. Hal itu menurutnya tidak menjadi persoalan. “Kalau ada yang menemukan penjualan pupuk di atas HET, laporkan untuk ditindak. Asal dipastikan, pupuk diterima di kios pengecer. Bukan di rumah petani,” imbuhnya.

Riadi menambahkan, tahun depan (2022) pengawasan distribusi pupuk akan melibatkan aparat penegak hukum. Sementara itu, Dwi Atmaja dari Petrokimia Gresik dan Sugiyono dari Pusri mengatakan, pendistribusian pupuk subsidi tentu menggunakan mekansime yang ditentukan pemerintah. Pupuk subsidi tidak bisa diberikan sembarangan kepada petani yang tidak terdaftar di e RDKK.

“Kalau diberikan kepada petani yang tidak terdaftar di e RDKK, kami tidak bisa mengklaim subsidinya di Kementerian Keuangan,” kata Dwi. Selain itu, distribusi pupuk subsidi di NTB, baik oleh Pusri maupun Petrokimia sudah hampir seratus persen dan stok pupuk yang tersedia saat ini sangat mencukupi hingga Desember 2021 ini. (bul)

Advertisement