Pemprov dan DPRD Sepakati KUA-PPAS RAPBD 2022

Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama pimpinan DPRD Provinsi NTB teken persetujuan bersama KUA-PPAS RAPBD NTB tahun 2022. (Suara NTB/Humas).

Mataram (Suara NTB)– Pemprov NTB bersama DPRD telah menyepakati bersama fostur KUA-PPAS RAPBD murni tahun 2022 yang ditetapkan dan ditandatangani bersama pada sidang paripurna DPRD NTB, Jumat, 19 November 2021.

Fostur belanja yang dituangkan dalam KUA-PPAS RAPBD NTB tahun 2022 tersebut direncanakan sebesar Rp5,96 triliun lebih. Fostur belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp418,73 miliar lebih atau 6,56 persen dibandingkan dengan fostur belanja di APBD perubahan tahun 2021 yang sebesar Rp6,38 triliun.

Iklan

Penurunan fostur belanja tersebut tidak terlepas dari menyusutnya target pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada KUA-PPAS RAPBD 2022 ini ditetapkan sebesar Rp 5,39 triliun lebih. Nilai target pendapatan tersebut menurun sebesar Rp340,88 miliar atau minus 5,94 persen dari APBD perubahan tahun 2020 yang sebesar Rp5,73 triliun.

Penurunan pendapatan itu disebabkan oleh menyusutnya pendapatan dana transfer pusat yang semula ditargetkan sebesar Rp2,81 triliun mengalami penurunan sebesar Rp607,46 miliar. Sebelumnya pada APBD perubahan tahun 2021, pendapatan NTB mendapatkan pendapatan transfer pusat sebesar Rp3,42 triliun.

Selain pendapat transfer pusat yang menurun, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan dari nilai yang ditargetkan sebesar Rp8,01 miliar lebih menurun sebesar Rp46,76 miliar lebih.

Meskipun demikian, Pemprov NTB mendongkrak target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target awal sebesar Rp2,57 triliun lebih bertambah sebesar Rp313,35 miliar lebih dari PAD APBD perubahan tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp2,25 triliun lebih.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikan apresiasi pada para wakil rakyat DPRD NTB yang telah melakukan pembahasan usulan KUA-PPAS RAPBD 2022 sehingga bisa ditetapkan.

“Perjalanan panjang pembahasan KUA-PPAS ini tentu dalam prosesnya banyak dinamika ditengah kondisi fiskal yang sangat terbatas. Tapi Alhamdulillah kita dapat menyusun dan menetapkan,” ujar Rohmi.

Sidang paripurna penandatanganan KUA-PPAS RAPBD NTB tahun 2022 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. (ndi).

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional