Pemprov dan Dewan Diminta Jelaskan Penjualan Saham Newmont yang Tak Masuk RAPBD 2017

Mataram (suarantb.com) – Sekjen Fitra NTB, Ervin Kaffah meminta Pemprov dan DPRD NTB menjelaskan secara terbuka ke masyarakat alasan tidak memasukkan hasil penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dalam proyeksi penerimaan dalam RAPBD 2017. Padahal urusan kelengkapan administrasi penjualannya sudah selesai pada November 2016 ini.

“Kami memperkirakan, seharusnya dana hasil penjualan tersebut sudah bisa diterima oleh Pemprov NTB sebelum tengah tahun 2017. Sehingga muncul pertanyaan kenapa hasil penjualan tersebut tidak masuk sebagai target pendapatan daerah tahun 2017,” ujar Ervyn, Rabu, 23 November 2016.

Iklan

Seharusnya dana tersebut sudah bisa diberikan oleh PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ke tiga Pemda yang berhak atas dana tersebut. Merujuk kebiasaan, jika lancar atau tak ada hambatan berarti sebulan setelahnya dana tersebut sudah bisa diterima oleh PT. MDB, yang selanjutnya diserahkan kepada PT. DMB untuk dibagikan kepada tiga Pemda yang berhak.

Merujuk kebiasaan, lanjut Ervyn seharusnya persoalan administrasi sudah selesai pada November 2016. Dan dana tersebut masuk menjadi bagian dari proyeksi APBD NTB 2017. “Menurut pantauan Fitra NTB, per November 2016, urusan kelengkapan administrasi penjualan saham sudah clear,” jelasnya.

Dari pantauan Fitra, terang Ervyn, jika dana penjualan tersebut dimasukkan ke dalam proyeksi RAPBD NTB 2017, maka Pemprov bisa mendapatkan pendapatan daerah sekitar Rp. 400 miliar dari total hasil penjualan Rp 1 triliun lebih.

“Diperkirakan, total general Pemda pemilik saham bisa meraup penerimaan hasil penjualan sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 1,3 triliun. Sehingga Pemprov bisa menambah pendapatan daerah sekitar Rp 400 miliar,” tandasnya.

Menurut Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si, hasil penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang telah dilakukan sebelumnya oleh PT Daerah Maju Bersaing (DMB) memang belum dimasukkan dalam RAPBD 2017. Ini dikarenakan pembayaran yang belum dilaksanakan oleh pihak pembeli. Demikian disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Kamis, 24 November 2016.

  Pengawasan Dewan Lemah, Perencanaan Dinilai Kurang Matang

“Penjualan saham PT NNT yang terdapat pada PT DMB sebesar 24 persen sudah dilakukan pada tanggal 2 November 2016.

Dan sampai saat ini pembayarannya belum dilaksanakan,” sebutnya.

Belum dilakukannya proses pembayaran, menjadi alasan mengapa dana tersebut tidak dimasukkan dalam RAPBD 2017. Total hasil penjualan sejumlah $ 4 juta diakui Amin akan menjadi modal yang akan diinvestasikan kembali untuk kegiatan-kegiatan yang akan menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yakni sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan pertambangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dulu bernama PT Newmont Nusa Tenggara.

“Hasil penjualan investasi PT Daerah Maju Bersaing pada PT Multi Daerah Bersaing merupakan modal kerja untuk mendukung kegiatan pertambangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Dalam menyediakan barang dan material pendukung kegiatan pertambangan non inti,” ujarnya.

Berdasarkan pernyataan Amin tersebut, bisa disimpulkan hasil penjualan 24 persen saham PT NNT tersebut akan diinvestasikan kembali pada PT AMNT. Sebagai bentuk upaya meningkatkan PAD NTB. (ast/ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here