Pemprov Bentuk Tim Pengalihan Jabatan Eselon III dan IV

Lalu Hamdi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB membentuk tim yang akan membahas kriteria jabatan administrasi atau eselon III dan IV yang akan dialihkan menjadi jabatan fungsional. Ditargetkan, pemetaan jabatan eselon III dan IV yang akan dialihkan ke jabatan fungsional tuntas Mei mendatang.

“Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah, yaitu membentuk tim yang membahas kriteria jabatan administrasi yang akan dialihkan atau tidak dialihkan ke jabatan fungsional,” terang Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., dikonfirmasi usai membahas penyederhanaan birokrasi di ruang rapat Sekda NTB, Senin, 5 April 2021.

Iklan

Hamdi menjelaskan, penetapan kriteria ini harus mempertimbangkan banyak faktor. Contoh jabatan administrasi yang tidak potensial untuk dialihkan ke jabatan fungsional adalah jabatan administrasi yang melekat kewenangan otoritas/atributif, kewenangan legalisasi, jabatan yang melekat sebagai PA/KPA atau pengguna barang, unit kerja pengadaan barang/jasa, kewenangan kewilayahan, dan lainnya.

‘’Pendalaman kreteria ini akan dikaji oleh tim yang segera akan dibentuk. Di sisi yang lain, kita akan temukan jabatan yang akan dialihkan ke jabatan fungsional, semua ini akan dianalisa secara cermat,’’ ujarnya.

Kemudian, kata Hamdi, langkah yang dilakukan Pemprov NTB, yaitu melakukan identifikasi jabatan yang akan dialihkan ke jabatan fungsional. Paralel dengan ini juga dilakukan pemetaan jenis jabatan fungsional yang sesuai untuk mengakomodir pengalihan jabatan administrasi tersebut.

‘’Menpan RB maupun Mendagri mengingatkan dalam transformasi jabatan ini jangan sampai merugikan pegawai baik dari segi kesesuaian, kesetaraan jabatan fungsional yang akan diduduki,’’ katanya.

Selanjutnya, kata Hamdi, proses identifikasi dan pemetaan ini ditargetkan tuntas bulan Mei. ‘’Selanjutnya diajukan ke Kemendagri untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan,’’ terangnya.

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan, 20 oktober 2019 di hadapan sidang MPR mendeklarasikan melakukan reformasi birokrasi agar lembaga pemerintah lebih sederhana, semakin simpel dan lincah. Reformasi birokrasi ini tertuang dalam surat edaran Menpan RB No. 384/2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Saat ini sudah diimplentasikan pada kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah non kementerian. Sekarang pemerintah daerah akan melakukan penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang telah dilakukan lembaga tingkat pusat.

‘’Ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri no 130/1970/OTDA, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi pada jabatan Administrasi dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,’’ ungkapnya.

Penyederhanaan birokrasi ini bertujuan agar birokrasi lebih dinamis, ASN profesional, fokus pada pekerjaan fungsional, sistem kerja yg cepat dan efektif serta efisiensi kerja.

Sebelumnya, Kepala BKD NTB, Drs. Muhammad Nasir menyebutkan, sekitar 50 persen jabatan struktural mengatakan sekitar 50 persen jabatan eselon III dan IV lingkup Pemprov NTB berpotensi dipangkas atau dihapus. Pejabat yang menduduki jabatan tersebut akan dialihkan ke jabatan fungsional.

Saat ini, kata Nasir, jumlah jabatan eselon III lingkup Pemprov NTB sebanyak 285, sedangkan eselon IV sebanyak 850 jabatan. “Sekitar 50 persen akan terpangkas semuanya. Dan itu pun bisa lebih di atas 50 persen,” kata Nasir.

Nasir menjelaskan, sekarang Pemprov sedang melakukan pemetaan. Setelah pemetaan selesai dilakukan, maka akan terlihat jabatan struktural eselon III dan IV yang dipangkas.

Nasir tak memungkiri pemangkasan jabatan eselon III dan IV ini menimbulkan kecemasan dari pejabat. Namun, ia mengatakan Pemda mau tidak mau harus menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Pemerintah Pusat. “Mau tidak mau sebagai PNS, tidak boleh membangkang,” katanya.

Perintah bagi Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyederhanaan birokrasi sesuai surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.130 Tahun 2021, tanggal 26 Maret 2021. (nas)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional