Pemprov Bentuk Satgas, Investasi Asing Mangkrak 11 Tahun Jadi ’’Pasien’’ Pertama

Rakor Satgas Percepatan Investasi Pemprov NTB membahas penyelesaian permasalahan investasi PT. ESL di Kawasan Pantai Pink Hutan Sekaroh Lombok Timur. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB membentuk Satgas Percepatan Investasi seperti yang dibentuk Pemerintah Pusat di Kementerian Investasi. Satgas Percepatan Investasi tersebut terdiri dari unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, Badan Pertanahan Negara (BPN) dan OPD terkait lingkup Pemprov NTB.

Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk Pemprov NTB tersebut langsung menyisir investasi-investasi yang sudah lama mangkrak. Salah satunya, investasi di Pantai Pink Kawasan Hutan Sekaroh Lombok Timur yang sudah mangkrak selama sebelas tahun.

Iklan

Investasi di kawasan Hutan Sekaroh tersebut berasal dari investor asal Swedia, yaitu PT. Eco Solutions Lombok (ESL). Penyelesaian investasi PT. ESL menjadi “pasien” pertama Satgas Percepatan Investasi Pemprov NTB.

“Pertama yang akan ditangani soal investasi PT. ESL di Sekaroh Lombok Timur. Ini sudah lama banget, sudah 11 tahun mangkrak. Ini menjadi pasien pertama,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir. Mohammad Rum, M.T., dikonfirmasi usai rakor di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat, 8 Oktober 2021.

Rum mengatakan investasi di kawasan Hutan Sekaroh tersebut selama ini mengalami hambatan terkait dengan persoalan lahan. Ketika investor mau beraktivitas, masyarakat yang menguasai lahan di kawasan hutan Sekaroh membakar fasilitas yang dibangun investor.

Di kawasan hutan Sekaroh juga marak illegal logging dan perambahan hutan. Kawasan hutan dibakar untuk ditanami jagung. Akibatnya, perbukitan yang ada sekitar Pantai Pink menjadi erosi. Sehingga, pantai yang dulunya berwarna pink, sekarang berubah menjadi brown.

“Dengan adanya Satgas ini, untuk mempercepat koordinasi, karena Satgas ini lengkap unsur di dalamnya termasuk BPN. Sehingga bisa secara garis komando di bawah lebih cepat,” kata Rum.

Rum menjelaskan persoalan yang menjadi hambatan investasi di sana adalah masyarakat menduduki lahan kawasan hutan. Dari 31 sertifikat yang ada di sana, sudah ada putusan pidana sebanyak 29 sertifikat dibatalkan karena masuk kawasan hutan.

“Tapi dari 29 pemilik sertifikat ini, satu orang melakukan perlawanan melalui PTUN. Tetapi objeknya bukan terhadap pembatalan sertifikat. Tetapi terhadap SK penetapan kawasan hutan,” jelasnya.

Di PTUN, satu orang pemegang sertifikat dimenangka. Sehingga BPN menjadi bingung untuk menindaklanjuti. Apakah mengikuti putusan pidana atau PTUN.

Terkait persoalan ini, kata Rum, dirinya sudah berkordinasi dengan Direktur Penyelesaian Sengketa Kementerian ATR. Dari penjelasan yang diperoleh, pencabutan atau pembatalan sertifikat sebenarnya sudah bisa dilakukan.

Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Ruslan Aspan mengatakan kepolisian akan membantu Pemda dalam percepatan investasi di NTB. Pihaknya akan memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat yang selama ini menduduki lahan kawasan hutan yang menjadi lokasi investasi di Sekaroh Lombok Timur.

“Kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat kebijakan pemerintah yang mau kita laksanakan. Sehingga masyarakat taat, mau dengar. Jangan sampai dia terpengaruh, lebih dengar pihak lain yang punya kepentingan pribadi,” katanya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional