Pemprov Belum Perbaiki Jembatan Sanggar

Pelajar dan kendaraan melalui sungai kering dan berdebu di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima akibat jembatan amblas tergerus banjir. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Jembatan yang menjadi tanggung jawab Pemprov NTB di Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, hingga kini belum tersentuh perbaikan. Masyarakat mengeluh karena sejak kejadian banjir  Mei 2019 lalu, hingga kini aktivitas mereka terganggu saat melalui di jembatan rusak tersebut.

Jembatan Sanggar terletak di Desa Piong, jadi penghubung ke Desa Oi Saro dan tiga desa lainnya. Akses ini satu satunya menuju lingkar Kaki Gunung Tambora dan jadi penghubung ke sebagian Kecamatan di Kabupaten Dompu.

Iklan

Menurut Sekdes Piong, Syarif Hidayatullah, desakan perbaikan jalan ini sudah lama disampaikan melalui Pemkab Bima. Jembatan tersebut putus total akibat diterjang banjir Mei 2019 lalu. ‘’Tapi sampai sekarang kondisinya masih seperti itu. Masih rusak total. Tidak ada perbaikan sampai sekarang,’’ ujarnya via ponsel Kamis, 20 Juni 2019 kemarin.

Untuk melalui ruas jalan Provinsi NTB, masyarakat terpaksa melalui sungai kering yang menghubungkan antara ujung jalan yang putus. Ketika musim kemarau seperti saat ini, debu beterbangan dan sangat menganggu pengendara dan pejalan kaki. Ketika sungai mengalir, apalagi banjir, terpaksa kendaraan kecil dan besar menyeberang.

Sekdes Oi Saro, Hamdin Pion menjelaskan, untuk keluar ke Kabupaten Dompu atau Kabupaten Bima, jalur itu merupakan satu-satunya akses. Desanya merupakan penghasil pertanian dan perikanan. Rusaknya jembatan itu mempengaruhi kelancaran transportasi.

Jalur itu merupakan akses wisata menuju Gunung Tambora. Para pendaki dan wisatawan umum, melalui jalur tersebut  menuju jaur pendakian Piong. Sejumlah spot wisata pantai hingga mata air, wisatawan domestik dan mancanegara melalui jalur tersebut.

“Akses wisata menjadi terganggu, karena ini satu satunya jalur dilalui wisatawan,” ujarnya.

Hamdin berharap agar Pemprov NTB segera turun tangan melakukan perbaikan jembatan. Masyarakat menurutnya berhak menggunakan akses jalan yang layak. Jika rusak, seharusnya langsung dilakukan perbaikan. “Selain masyarakat, wisatawan juga butuh akses jembatan yang nyaman,” ujarnya.

Dalam catatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTB menyebut, selain jembatan Sanggar, sedikitnya ada empat jembatan yang jadi kewenangan Pemprov NTB di wilayah Bima dan Dompu.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, ST, MT menyebutkan, lima jembatan yang putus berada di Bima dan Dompu. Yakni Jembatan Simpasai. Untuk Jembatan Simpasai dilakukan perbaikan darurat oleh Pemkab Bima menggunakan rangka baja. Perbaikannya bersifat sementara agar dapat dilalui kendaraan dan warga.

Kemudian Jembatan Kananta, yang sudah mulai diperbaiki permanen. Untuk perbaikan jembatan Kananta sudah dilakukan teken kontrak antara BPBD dengan kontraktor pelaksana.

Tiga jembatan lainnya yang putus adalah Jembatan Boro I, Jembatan Boro II dan Jembatan Rasabou.

Syahdan mengatakan untuk perbaikan permanen empat jembatan milik provinsi ini masih belum dapat dilakukan pada 2019 ini. Paling lambat, perbaikan permanen dapat dilakukan 2020 mendatang.

Ia mengatakan jembatan provinsi yang rusak ini bentang pendek. Sehingga satu jembatan diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp5 miliar. Sehingga untuk perbaikan empat jembatan butuh anggaran sekitar Rp20 miliar.

‘’Untuk perbaikannya kita ajukan ke BPBD. Kita juga berusaha nanti, kalau tak keluar anggaran dari pusat,  kita akan masukkan ke program percepatan 2020,’’ jelas  Syahdan. (ars/nas)