Pemprov Atensi Perpanjangan Kontrak Pekerja PT. AMNT

Agus Patria (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengatensi keputusan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang tidak memperpanjang kontrak pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di perusahaan tersebut. Pasalnya, keputusan tersebut diakui memiliki potensi menambah jumlah pencari kerja di NTB.

Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr.M.Agus Patria, menerangkan pihaknya bersama-sama dengan Bupati dan DPRD Sumbawa Barat tengah mengupayakan mediasi. Khususnya untuk pengurangan jumlah PKWT yang tidak diperpanjang kontraknya.

Iklan

‘’Yang tidak diperpanjang jumlahnya itu cukup signifikan, sampai 9 persen. Dari 3.900 lebih karyawan, itu hampir 294 orang,’’ ujar Agus saat dikonfirmasi, Minggu, 2 Februari 2020 di Mataram. Mediasi dilaksanakan mengikuti adanya tuntutan yang disampaikan oleh para pekerja kepada Pemprov NTB dan Pemda Sumbawa Barat.

Melalui medisi yang dilaksanakan pada 16 Januari lalu, diterangkan Agus pihaknya telah mencatat beberapa hal yang disanggupi PT. AMNT. Diantaranya mengurangi jumlah PKWT yang tidak diperpanjang kontraknya dari 294 orang menjadi hanya 188 orang.

Sebagian tenaga kerja tersebut akan disalurkan juga ke perusahaan-perusahaan mitra PT. AMNT seperti Macmahon dan lain-lain.

‘’Mereka juga bilang punya CSR yang akan digunakan untuk pemberian pelatihan kepada masyarakat untuk bidang kepariwisataan dan industri penunjang lainnya. Ini yang akan dibuatkan regulasi dan pengawasan sehingga mereka benar-benar wujudkan,’’ tegas Agus.

Dalam mediasi PT. AMNT mengaku harus mengurangi jumlah pekerja mengikuti kebutuhan perusahaan yang semakin sedikit. Khususnya untuk mengimbangi jumlah produksi komoditas pertambangan yang semakin sedikit.

Pihaknya memahami bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak pekerja merupakan hak dari perusahaan. Namun dalam hal ini Pemprov NTB juga memiliki tugas untuk menjamin tersedianya lapangan kerja bagi masyarakatnya.

‘’Itu yang menjadi masalah di kita. Apa sih gunanya investasi sebesar PT. AMNT bagi masyarakat (jika tidak menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat),’’ ujarnya.

Terkait pemberian CSR, PT. AMNT disebut akan mewujudkannya dalam bentuk pelatihan Bina Nusantara yang telah dijalankan sejak beberapa tahun belakangan. Walaupun begitu, menurut Agus pemerintah daerah lebih mengharapkan agar dana bantuan ditunjukkan untuk pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di NTB.

‘’Jadi dari CSR yang akan mereka keluarkan itu untuk kepentingan masyarakat. Nanti kita kontrol, karena ini yang mereka (PT. AMNT, Red) janjikan untuk masyarakat,’’ ujar Agus. Disnakertrans NTB sendiri mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal hal tersebut agar benar-benar diwujudkan oleh PT. AMNT.

Di sisi lain, Agus menerangkan bahwa pihaknya juga menyediakan kanal aduan bagi pekerja yang terpaksa tidak menerima perpanjangan kontrak dari PT. AMNT. Terutama untuk pemenuhan hak-hak sesuai yang diatur dalam undang-undang, seperti pesangon dan lain-lain.

‘’AMNT sudah setuju akan membayarkan itu semua sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi jika tidak dipenuhi, (pekerja) silakan lapor ke sini,’’ pungkasnya. (bay)