Pemprov Alokasikan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp1,31 Triliun

Potret warga miskin di NTB (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Anggaran pengentasan kemiskinan tahun 2019 mendatang turun dibandingkan 2018. Pada 2018, Pemprov mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp1,7 triliun lebih. Namun dalam RAPBD 2019, Pemprov hanya mengalokasikan sebesar Rp1,31 triliun lebih.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP menjelaskan sebenarnya anggaran pengentasan kemiskinan tidak turun. Anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp1,7 triliun pada APBD 2018, termasuk di dalamnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan.

Iklan

“Dulu itu kita gabung dengan jalan. Sehingga besarnya segitu. Waktu menghitung anggaran untuk kemiskinan itu kan gabung waktu itu.  Ada di jalan, macam-macam. Sekarang dengan RPJMD yang baru, kita pisahkan,” kata Ridwan dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD NTB, Senin, 19 November 2018.

Dalam RPJMD 2018-2023, jelas Ridwan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan tak lagi dimasukkan dalam komponen anggaran pengentasan kemiskinan. Sehingga pada RAPBD 2019, anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp1,31 triliun lebih.

“Jadi anggaran  untuk kemiskinan itu, bantuan yang berpengaruh langsung terhadap program pengentasan kemiskinan. Misalnya perlindungan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, sanitasi dan lain-lain. Adapun yang sifatnya infrastruktur jalan dan lain-lain kita keluarkan dari komponen itu,” jelasnya.

Meskipun terlihat ada penurunan, kata Ridwan, namun jika dilihat ke dalam justru anggaran pengentasan kemiskinan tahun depan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pengalokasian anggaran pengentasan kemiskinan 2019, Ridwan mengatakan pihaknya mengacu pada petunjuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dimana, program pengentasan kemiskinan ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. “Nah yang langsung saja yang kita masukkan, kita rinci, per indikator kemiskinan,” jelasnya.

Sejumlah program pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan 2019 seperti bantuan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak hunin sanitasi lingkungan. Kemudian bantuan pendidikan, kesehatan, prasarana lingkungan. Selain itu juga  bantuan jaminan perlindungan sosial.

“Sebenarnya nggak turun. Cuma, waktu itu anggaran untuk jalan juga kita masukkan. Sekarang murni untuk program-program penanggulangan kemiskinan,” tandasnya.

Tahun 2019, Pemprov akan fokus menurunkan kemiskinan lewat 13 program. Yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jamban keluarga, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Selanjutnya, Bank Sampah, penyediaan air bersih, pengembangan desa wisata, pertanian konservasi, sambungan listrik murah dan hemat, desa mandiri pangan, budidaya udang bagi nelayan miskin di halaman rumah dan bantuan pangan non tunai bersyarat (BPNT).

Berdasarkan data Bappeda NTB yang dipaparkan dalam  rakor penanggulangan kemiskinan bersama NGO di Kantor Gubernur belum lama ini, Pemprov menyiapkan anggaran sekitar Rp236,76 miliar untuk ketigabelas program pengentasan kemiskinan 2019.

Untuk Bumdes disiapkan anggaran Rp10 miliar, jamban keluarga Rp7,9 miliar, RTLH Rp105 miliar, KUBe Rp2 miliar, KRPL Rp4,5 miliar, Bank Sampah Rp3,5 miliar, Air bersih Rp18,6 miliar, pengembangan desa wisata Rp10 miliar, pertanian konservasi Rp10 miliar, sambungan listrik murah dan hemat Rp4 miliar, Desa mandiri pangan Rp10 miliar, budidaya udang/motorisasi nelayan Rp3,2 miliar dan BPNT Rp48 miliar.

Berdasarkan analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), September lalu, kemiskinan di NTB pada 2019 diprediksi meningkat jadi 15,88 persen. Saat ini, angka kemiskinan di NTB sebesar 14,75 persen.

Bappenas memprediksi terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi NTB minus 1,5 persen. Hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin menjadi 806.430 jiwa atau 15,88 persen pada 2019.

Namun seiring dengan perbaikan ekonomi pascapemulihan secara perlahan, kemiskinan di NTB akan kembali menurun. Bappenas memprediksi kemiskinan di NTB berada di atas 15 persen hingga 2021 mendatang. Tahun 2020, angka kemiskinan NTB diprediksi 15,62 persen dan 2021 sebesar 15,39 persen. (nas)