Pemprov akan Tunjuk Tiga Plt dan Satu Penjabat Bupati/Walikota

Mataram (Suara NTB) – Pilkada 2018 serentak di NTB semakin dekat. Mulai Februari mendatang sudah mulai pendaftaran dan penetapan pasangan calon kepala daerah, baik Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Walikota.

Dalam Pilkada mendatang, ada beberapa kepala daerah  yang akan maju dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 74 tahun 2016, gubernur akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat Bupati/Walikota. Pemprov akan menunjuk tiga Plt Bupati/Walikota dan satu Penjabat Walikota.

Iklan

“Bagi yang semua ikut Pilkada Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota itu kita akan tunjuk Plt dari provinsi. Yang jelas kan Lombok Barat, hanya Sekda di situ. Berarti akan ditunjuk Plt dari provinsi. Lombok Timur, kalau dia maju Wakil Bupatinya berarti ada Plt kita tunjuk juga,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 14 Desember 2017 siang.

Untuk Kota Bima, lantaran masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota berakhir pada bulan April, maka akan ditunjuk Penjabat Bupati dari provinsi. Penjabat Walikota yang ditunjuk berasal dari pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov NTB.

‘’Bagi yang sudah berakhir masa jabatan kepala daerah,  diangkat penjabat. Kalau yang masih menjabat, hanya cuti maka diangkat Plt,’’ jelasnya.

Penunjukkan Plt Bupati/Walikota ini, lanjut Wirajaya akan mulai dipersiapkan Januari mendatang. Pasalnya, pada Februari sudah mulai pendaftaran bakal calon kepala daerah. Tujuh hari sebelum penetapan calon kepala daerah, Plt tersebut sudah mulai disiapkan.

Plt ini akan menjabat selama kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada mengambil cuti. Jika pelaksanaan pencoblosan Pilkada NTB pada Juni 2018, maka masa jabatan Plt dan Penjabat Bupati/Walikota ini bisa sampai tiga bulan.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini menjelaskan, untuk wakil kepala daerah yang tidak maju dalam Pilkada NTB 2018, maka otomatis dia akan menjadi Plt Bupati/Walikota. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Permendagri No. 74 Tahun 2016.

“Saya sudah konsultasi dengan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri, Pak Akmal, itu otomatis dia (Wakil Kepala Daerah)  menjadi Plt. Memang  ada revisi Permendagri No. 74 Tahun 2016. Tapi sampai  sekarang masih belum terbit hasil  revisi itu, sehingga masih mengacu pada Permendagri No. 74 Tahun 2016,” jelasnya.

Dalam Pilkada NTB 2018 mendatang sejumlah Bupati/Walikota akan maju memperebutkan kursi NTB 1. Seperti Bupati Lombok Timur, H. Moch. Ali Bin Dachlan atau Ali BD, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT. Untuk Pilkada kabupaten/kota, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid akan maju memperebutkan kursi orang nomor satu di Gumi Patut Patuh Patju.

Meskipun  tidak berhenti dari jabatannya,  calon petahana yang tidak mundur tetap menyatakan kesediaan cuti secara tertulis selama masa kampanye. Yakni, tiga hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon) hingga satu hari sebelum masa tenang. Artinya, calon petahana dan kepala daerah tidak hanya cuti saat melaksanakan kampanye. Melainkan cuti selama masa kampanye. Sehingga sebelum masa kampanye permohonan cuti sudah harus diurus. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here