Pemprov Ajak Loteng Bahas Bendungan Mujur

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mengajak Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk membahas penyelesaian Land Acquisition and Resettlement Action Plan (Larap) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RK-PTPK) Bendungan Mujur. Diharapkan, Larap Bendungan Mujur cepat tuntas, sehingga pembangunannya segera dapat direalisasikan.

Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP mengatakan, pertemuan membahas penyelesaian Larap Bendungan Mujur sudah sudah diagendakan Selasa, 15 Oktober 2019 lalu. Namun, pada waktu itu bertepatan dengan perayaan HUT Loteng, sehingga pertemuan dijadwalkan kembali.

‘’Kita mencoba mempertemukan antara progres di BWS (Balai Wilayah Sungai) dan bagaimana Larap bisa diselesaikan,’’ kata Ardhi dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 18 Oktober 2019 siang.

Dalam studi Larap yang sudah dilakukan, kata Ardhi, tinggal satu desa saja yang masih menolak, yakni Kelebuh. Sehingga sampai saat ini Larap Bendungan Mujur belum bisa dituntaskan. Lokasi Desa Kelebuh yang akan terdampak pembangunan Bendungan Mujur sangat krusial.

Desa tersebut nantinya akan  menjadi daerah genangan Bendungan Mujur. Apabila Desa Kelebuh dikeluarkan, maka akan semakin sedikit areal genangan Bendungan Mujur. ‘’Sehingga ndak bisa dibangun bendungan, embung jadinya,’’ kata mantan Kepala Dinas PUPR NTB ini.

Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ir. H. Ahmadi, SP-1 mengatakan, pembangunan Bendungan Mujur mendesak direalisasikan. Apalagi kawasan selatan Loteng sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Jika Bendungan Mujur tidak segera direalisasikan dikhawatirkan terjadi ketimpangan sosial.

‘’Sebab KEK ini kalau tak didukung oleh Bendungan Mujur, maka akan terjadi ketimpangan sosial. Kawasan di atas KEK seperti Mujur, Sengkol, termasuk Jerowaru, kan daerah yang kering.  Akan terjadi ketimpangan sosial. Masyarakat punya sawah ndak ada air,’’ katanya.

Sementara kawasan selatan Loteng, yakni KEK Mandalika sudah bertumpuk anggaran yang diberikan untuk pengembangan kawasan tersebut. Supaya kawasan selatan Lombok Tengah kondusif, apalagi KEK Mandalika membutuhkan air baku yang cukup banyak. Maka percepatan pembangunan Bendungan Mujur mutlak direalisasikan.

Usulan pembangunan Bendungan Mujur hampir sama dengan Bendungan Pandandure, Lombok Timur. Pembangunan Bendungan Mujur sudah diusulkan sejak 30 tahun lalu. Dibanding dengan Bendungan Pandandure jauh lebih cepat realisasinya walaupun sudah terlambat juga. Bendungan Pandandure baru  terealisasi 25 tahun sejak diusulkan.

Ahmadi mengatakan bendungan Mujur belum dibangun karena terkendala persoalan lahan. Persoalan lahan sebenarnya sudah pernah dilakukan Pemda setempat, tetapi tak berlanjut di pemerintahan berikutnya. Pembangunan Bendungan Mujur ini, kata Ahmadi, sekarang menjadi prioritas Pemprov NTB.

Ahmadi mengungkapkan hasil kajian yang dilakukan Konsultan asal Kanada, keberadaan Bendungan Mujur sangat penting di wilayah selatan Loteng. Konsultan asal Kanada saat membuat masterplan sumber daya air di NTB, merekomendasikan pembangunan Bendungan Mujur.

Dengan adanya Bendungan Mujur, selain dapat mengatasi persoalan lahan kering atau tadah hujan. Bendungan tersebut juga akan mampu mengatasi krisis air bersih yang melanda pulau Lombok bagian selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kata Ahmadi, wilayah Mujur dan sekitarnya sering terjadi banjir. Sebenarnya, dengan adanya Bendungan Mujur, maka persoalan banjir juga bisa teratasi. Karena bendungan itu akan berfungsi sebagai pengendali banjir.

Dari sisi anggaran, Kementerian PUPR sudah siap. Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran untuk konstruksinya. Namun pembebasan lahan yang menjadi tanggungjawab Pemda masih belum tuntas hingga saat ini. (nas)