Pemotongan Gaji Guru Terpencil, Mantan Pejabat Kemenag Bima Dihukum Ringan

Mantan Kepala Kemenag Bima H Yaman duduk di kursi persidangan mendengarkan vonis atas perkara pemotongan gaji guru terpencil tahun 2010, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 11 Februari 2020. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Tiga terdakwa pemotongan gaji guru terpencil lingkup Kemenag Kabupaten Bima menghadapi nasibnya. Mereka masing-masing dihukum ringan. Mantan Kepala Kemenag Kabupaten Bima H Yaman divonis penjara 16 bulan. Bawahannya, Fifi divonis sama. Sementara H. Irfun lebih ringan lagi, yakni 14 bulan penjara.

Ketua majelis hakim Anak Agung Putu Ngurah Rajendra menghukum para terdakwa dengan pembuktian pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Iklan

“Oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yaman dengan penjara selama satu tahun empat bulan,” ujarnya seperti tertera dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang yang digelar Selasa, 11 Februari 2020.

Yaman juga dibebani pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp30 juta. Sekretaris tim verifikasi Fifi dihukum penjara juga dihukum 16 bulan penjara. Ditambah pengganti kerugian negara Rp46 juta. Ketua tim verifikasi H Irfun divonis paling ringan yakni satu tahun dua bulan penjara atau setara 14 bulan. Irfun tidak dibebani pembayaran pengganti kerugian negara.

Hakim menilai pungutan para terdakwa terhadap guru terpencil besarannya di bawah Rp50 juta. Sehingga, para terdakwa itu tidak dijatuhi hukuman pidana denda.

Tiga terdakwa itu sebelumnya dituntut sama. Yakni pidana penjara dua tahun enam bulan, denda Rp50 juta dengan subsider enam bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar. Serta bayar pengganti kerugian secara tanggung renteng masing-masing Rp205,2 juta.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Fathurrauzi menerangkan pembayaran pengganti didasarkan pada nilai pungutan yang diterima masing-masing terdakwa.

“Pada penyaluran tahap pertama, yang berperan Yaman dengan Irfun. Sementara penyaluran tahap kedua, terdakwa Fifi inisiatif sendiri melakukan pemotongan,” terangnya, Rabu, 12 Februari 2020.

Tunjangan guru terpencil itu dianggarkan Kemenag RI sebesar Rp648 juta pada tahun 2010. Peruntukannya bagi guru Raudlatul athfal/madrasah non PNS lingkup Kemenag Kabupaten Bima.

Penyaluran tahap pertama, tunjangan gaji guru terpencil non-PNS disalurkan sebesar Rp212 juta untuk 25 orang guru. Masing-masing guru mendapat tunjangan Rp8,1 juta. Yaman dan Irfun memotong gaji bervariasi antara Rp500 ribu sampai Rp3 juta.

“Potongan tahap pertama Rp35 juta,” sebut dia. Penyaluran tahap kedua untuk 42 guru terpencil  juga dipotong.

Kali ini yang memotong Fifi. Uang tunjangan masuk ke rekening. Guru terpencil yang mendapat tunjangan menarik uang untuk disetor ke Fifi. Totalnya Rp44 juta.

“Bantuan itu tepat sasaran. Masalahnya, para terdakwa ini melakukan pemotongan,” terang Fathurrauzi. Majelis hakim menghitung actual loss dan mengesampingkan hasil audit BPKP. Audit sebelumnya kerugian negara total sebesar Rp648 juta. (why)