Pemkot Tunggu Kebijakan Refocusing Anggaran

0
H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan refocusing anggaran. Realokasi anggaran rencananya difokuskan untuk penanganan dan pencegahan coronavirus disease atau Covid-19.

Pelaksana Harian (Plh) Walikota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menerangkan, rapat melalui aplikasi secara daring atau webinar bersama Kemendagri beberapa waktu mengarahkan agar dilakukan refocusing atau realokasi kembali anggaran dana kelurahan. Kebijakan refocusing ini belum ada tindaklanjut secara teknis dari Kementerian Keuangan. “Kita masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” kata Eko usai serah terima jabatan di aula Pendopo Walikota Mataram, Rabu, 17 Februari 2021.

IKLAN

Refocusing dan realokasi anggaran difokuskan untuk program vaksinasi secara nasional dan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Eko menegaskan, daerah sangat membutuhkan kebijakan refocusing anggaran tersebut. Sebab, pihaknya tidak pernah menyangka Covid-19 berlanjut sementara anggaran pencegahan dan penanganan pada APBD sudah tidak ada.

Petunjuk teknis ini masih sedang ditunggu dari Kemenkeu dan Kemendagri. Dia memastikan petunjuk apapun diturunkan sebagai bentuk arahan akan dilaksanakan. “Kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pusat terutama anggaran penanganan Covid-19,” jelasnya.

Dia memahami bahwa konsekuensi dari refocusing anggaran ini adalah terganggunya program di beberapa organisasi perangkat daerah. Pasalnya, terjadi pergeseran program yang memang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan pandemi. Kendati demikian, tim anggaran pemerintah daerah telah menyiapkan skenario pergeseran anggaran tersebut, sehingga dipastikan program prioritas tetap berjalan. “Kita sudah mencoba menyiapkan skenario itu tinggal menunggu petunjuk lebih lanjut saja dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura justru mengkhawatirkan terjadinya refocusing atau realokasi anggaran. Jika itu kembali terjadi otomatis transfer bantuan dari pemerintah pusat akan berkurang. Pekerjaan maupun pengadaan barang dan jasa telah direncanakan bisa saja batal atau volumenya berkurang. “Justru kita khawatirkan refocusing anggaran itu,” demikian tambahnya. (cem)