Pemkot Tambah Titik Parkir Bayar Non Tunai

Jukir di Mataram dilengkapi QR-Code untuk pembayaran parkir dengan sistem non-tunai.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai dinilai efektif meningkatkan retribusi daerah. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, M. Saleh menerangkan, untuk penerapan selama satu bulan di tiga titik parkir, sistem tersebut menyumbang retribusi sebesar Rp1 juta lebih yang langsung masuk ke kas daerah.

“Di dua minggu pertamanya kita dapat Rp458 ribu untuk daerah, dan Rp 1.069.000 untuk Jukir-nya (juru parkir, Red). Kalau sekarang kita sudah dapat Rp1 juta lebih lah,” ujar Saleh, Kamis, 16 November 2020. Tiga titik yang dimaksud antara lain deretan Café Upnormal hingga Bakso Sum-Sum ala Jalanan di Jalan Bung Karno, Mataram.

Diterangkan, sebelum diterapkan sistem tersebut retribusi parkir dari ketiga titik tersebut kurang dari Rp1 juta rupiah. “Sekarang kan lumayan,” jelasnya. Untuk itu, pihaknya menargetkan penambahan titik parkir dengan sistem pembayaran non-tunai pada Desember mendatang.

“Kita usahakan 1 Desember bertambah 20 titik lagi. Pelan-pelan kita tambah, karena sekarang baru tiga ini,” ujar Saleh. Pihaknya menyasar pembayaran parkir non-tunai tersebut dapat diterapkan di kantor-kantor perbankan dan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret.

Dengan penambahan tersebut, pihaknya berharap target retribusi parkir 2021 sebesar Rp18 miliar dapat dipenuhi. Pasalnya, untuk target tahun 2020 saat ini yang sebesar Rp12,5 miliar diakui cukup sulit tercapai, mengingat sampai mendekati akhir tahun hanya terkumpul Rp1,9 miliar.

Menurut Saleh, sulitnya pemenuhan retribusi tersebut karena jukir masih menerapkan pembagian hasil dengan sistem penghitungan netto. Sedangkan pemerintah daerah menyusun retribusi parkir dengan sistem penghitungan  bruto.

“Target itu disusun dengan sistem bruto, sementara jukirnya menyetor jauh lebih banyak dengan sistem netto. Sistem bruto ini baru diterapkan sejak uji coba non-tunai, jadi berapa yang dia dapat jukir hari itu, itu disetorkan seluruhnya. Baru insentifnya dibayarkan,” jelas Saleh.

Untuk itu, pencapaian target retribusi parkir akan diupayakan melalui penambahan titik bruto dengan sistem pembayaran parkir non-tunai. Selain itu, pengawasan juga akan dimaksimalkan untuk memastikan masing-masing jukir mematuhi sistem tersebut.

“Pengawasan itu kita perlukan, adanya titik-titik (parkir) baru juga nanti kita tetapkan jadi titik resmi. Kita akui, dengan sistem non-tunai ini pun tidak menjamin jukir akan jujur. Bisa saja dia tidak menawarkan non-tunai dan malah menawarkan pelanggan membayar tunai,” ujarnya. Berdasarkan catatan pihaknya, sampai saat ini terdapat 760 titik parkir resmi di Kota Mataram dengan 1.000 orang lebih jukir aktif.

Pembayaran parkir non-tunai dilakukan dengan aplikasi Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI). Di mana di masing-masing titik parkir telah disiapkan QR-Code yang langsung dapat dipindai oleh pelanggan saat akan membayar parkir.

QR-Code tersebut ditempelkan di masing-masing lokasi, di kasir, maupun dikalungkan oleh jukir. Untuk batas maksimal biaya parkir telah diatur Rp2.000 untuk mobil dan Rp1.000 untuk motor. Dari biaya parkir yang ditarik, maka akan masuk ke kas daerah dengan pembagian 30 persen untuk retribusi dan 70 persen untuk gaji Jukir.

Salah seorang Jukir di Kota Mataram, Fathurrahman, mengakui penerapan bayar parkir dengan sistem digital di Kota Mataram justru menguntungkan jukir. Baik dari segi pengelolaan pendapatan maupun pembagian dengan pemerintah daerah.

“Kalau saya lebih enak begini (dengan pembayaran parkir digital). Soalnya kita jadi lebih gampang hitung pendapatannya, dan lebih modern juga kita jadinya,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 26 November 2020. Dirinya adalah salah satu dari tiga Jukir di Mataram yang pertama kali menerapkan pembayaran parkir dengan sistem non-tunai tersebut.

Dia lebih memilih pengelolaan parkir dengan sistem digital lantaran pembayaran retribusi parkir ke pemerintah yang lebih jelas. “Sekarang kan langsung dipotong, jadi tidak repot kita,” ujar Fathurrahman. Selain itu, dengan diharuskannya Jukir memiliki saldo dan tabungan untuk menampung uang pembayaran parkir non-tunai juga disebutnya sangat membantu, terutama untuk mendorong Jukir di Mataram memiliki tabungan yang dapat digunakan di waktu-waktu tertentu.

“Kalau saya lebih pilih (pembayaran parkir sistem digital) ini karena saya jadi punya tabungan sekarang. Kalau soal rejeki juga tidak kurang, kita bagi 70-30 (70 persen penghasilan untuk Jukir, dan 30 persen penghasilan untuk retribusi daerah, Red) dengan pemerintah,” jelasnya. (bay)