Pemkot Susun Harga Sewa Rusunawa

Pekerja memasang tiang pancang pada pembangunan Rusunawa Bintaro, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan pekan kemarin. Pemkot Mataram sedang menggodok regulasi pengenaan tarif sewa rusunawa. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Kota Mataram,segera akan ditarikan biaya sewa. Pengenaan tarif ini akan diatur dalam peraturan walikota. Biaya pemeliharaan akan dibebankan ke daerah.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H.M.Kemal Islam mengatakan, pemerintah telah menyiapkan regulasi terkait pengenaan biaya sewa kepada penghuni yang menempati rusunawa. Peraturan walikota itu sedang digodok dan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum Setda Kota Mataram. Risiko penarikan retribusi adalah biaya pemeliharaan akan dibebankan ke kas daerah. “Sementara ini, masih digratiskan. Karena perwalnya belum rampung,” kata Kemal.

Iklan

Pembangunan Rusunawa Bintaro menambah jumlah rusunawa di Kota Mataram menjadi empat lima twin blok. Diantaranya, satu twin blok di Rusunawa Selagalas yang dibangun tahun 2008. Dua twin blok di Rusunawa Mandalika dibangun 2012 dan satu twin blok di Rusunawa Montong Are dibangun 2017.

Kemal mengatakan,pengenaan sewa baru bisa dilakukan apabila aset rusunawa telah diserahkan oleh pemerintah pusat ke Pemkot Mataram. Saat ini, baru Rusunawa Selagalas diserahkan. Sedangkan, Rusunawa Mandalika dan Montong Are masih proses.

Untuk Rusunawa Bintaro ditargetkan akan diserahkan tahun 2022 dan pengenaan sewa bisa dimulai tahun 2023 mendatang. “Kalau diserahkan tahun 2022 jadi aset daerah. Berarti 2023 baru bisa kita tarik sewa,” ucapnya.

Dalam Perwal diatur pengenaan sewa penghuni kamar di rusunawa Rp100 ribu. Tarif ini relatif sangat murah dibandingkan harus menyewa kos – kosan. Kemal menjelaskan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat menyarankan pengenaan sewa harus terjangkau, karena ingin mengedepankan fungsi sosial dan pemberdayaan. Pemerintah memikirkan aspek sosial agar masyarakat tidak tinggal di kolong jembatan. Dia sebutkan target retribusi dari rusunawa Rp350 juta per tahun. “Target kecil karena harus mengedepankan aspek pemberdayaan,” terangnya.

Disatu sisi disampaikan Kemal, penghuni rusunawa diberikan batas waktu sampai tiga tahun. Diharapkan, selama tiga tahun itu, masyarakat bisa membangun rumah atau membeli rumah subsidi,sehingga warga lain yang memiliki penghasilan rendah bisa menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional