Pemkot Siapkan Puluhan Miliar untuk Pembebasan Lahan Berbagai Proyek

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram di tahun ini menyiapkan anggaran puluhan miliar untuk pembebasan lahan berbagai proyek pembangunan yang telah direncanakan. Pada Senin, 29 Mei 2017 pagi, telah dilakukan rapat bersama tim pelaksanaan pengadaan tanah yang dipimpin Sekda Kota Mataram.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM menyampaikan ada beberapa program pemerintah yang menjadi prioritas untuk segera dibangun yang memerlukan lahan. Ia menyebutkan salah satunya ialah soal rencana pemindahan Kantor Walikota Mataram ke kawasan lingkar selatan.

Iklan

“Kita sudah mulai berpikir ke depan. Nanti secara bertahap kita akan bebaskan lahannya,” ujarnya ditemui usai rapat.

Selain pembebasan lahan untuk pembangunan kantor walikota, Eko mengatakan proyek pembangunan yang memerlukan pembebasan lahan di antaranya tambahan lahan untuk relokasi Pasar Kebon Roek, penataan permukiman nelayan di Ampenan, pembebasan lahan untuk pelebaran jalan di simpang Tanah Aji dan Lingkungan Gerisak Kekalik Jaya, pembangunan waduk, serta pembangunan pintu gerbang dan kawasan sabuk hijau (green belt).

“Itu semua perlu persiapan, terutama dari sisi pemahamam bersama teknis pembebasan di tim pelaksana. Itu yang kami bahas,” jelasnya. Pembebasan lahan yang menjadi prioritas dan akan segera dilaksanakan ialah untuk pelebaran jalan di simpang Udayana-Tanah Aji dan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya.

Untuk seluruh proyek ini, anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan mencapai sekitar Rp 40 miliar lebih. “Ada yang sifatnya untuk bayar hutang yang sebelumnya. Dan ada juga yang memang sekarang akan kita bebaskan. Ini pun tidak bisa tuntas tahun ini,” jelasnya.

Eko menambahkan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan kembali mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan dalam APBD Perubahan 2017. Walaupun akan dialokasikan di APBDP, Eko menyatakan anggaran belum akan mencukupi untuk pembebasan lahan karena kebutuhan anggaran yang cukup besar.

“Saya yakin juga di APBD Perubahan juga belum bisa kita selesaikan secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi mengatakan total anggaran pembebasan lahan tahun ini sebesar Rp 44 miliar. Dana tersebut tidak hanya untuk pembebasan lahan tapi juga untuk pembangunan beberapa kantor.

Syakirin mengatakan belum mengetahui apakah anggaran Rp 44 miliar ini mencukupi untuk seluruh rencana proyek pembangunan tersebut. Pihaknya akan melihat dari hasil perhitungan tim penaksir (appraisal) terkait harga tanah tersebut.

“Proses pengadaan tanah itu kita undang dulu masyarakat yang bersangkutan, dia setuju ndak. Kalau dia setuju maka kita minta fotokopi sertifikat,” jelasnya.

Setelah mendapatkan fotokopi sertifikat, pihaknya akan menyerahkan kepada BPN kemudian akan dilakukan pengukuran tanah.

“Setelah ada peta bidang baru kita undang pihak appraisal untuk melakukan penilaian seberapa sih nilainya. Setelah itu baru kita lakukan nego dengan pemilik,” demikian M. Syakirin Hukmi. (ynt)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here