Pemkot Permudah Pelayanan Izin Usaha

H. Amiruddin. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pelayanan perizinan di Kota Mataram dipermudah. Pasalnya, pemerintah telah menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Pasal 7 – 12 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Iklan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin menjelaskan, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pelayanan perizinan berusaha secara efektif dan sederhana. Artinya, masyarakat bisa melayani dirinya sendiri tergantung risiko usahanya. “Jadi ngurus izin sekarang itu lebih mudah. Bisa masyarakat melayani diri sendiri atau meminta bantuan ke petugas di DPMPTSP,” kata Amir.

Pelayanan perizinan berbasis risiko terbagi dalam kategori risiko rendah, sedang, sedang tinggi dan tinggi. Risiko rendah itu cukup dengan melampirkan nomor induk berusaha (NIB) serta administrasi lainnya. Petugas akan menerbitkan izin dalam waktu satu sampai dua jam. Sedangkan, risiko tinggi berkaitan dengan dokumen pendukung seperti analisis dampak lingkungan dan lain sebagainya. “Berbasis risiko itu tergantung sejauh mana dampak usahanya itu,” ucapnya.

Selama ini kata Amir, masyarakat memiliki pandangan bahwa mengurus izin usaha ribet dan butuh biaya mahal sehingga enggan mengurus izin usaha. Tetapi pemerintah mempermudah pengurusan izin secara online serta memangkas birokrasi. Paling penting adalah lokasi kegiatan berusaha harus sesuai tata ruang. Karena sistem akan mendeteksi wilayah apakah masuk zona hijau atau tidak.

Terkait dengan izin gangguan (HO), Amiruddin mengatakan, pemerintah pusat sebenarnya telah menghapus izin gangguan atau HO. Pada izin tertentu tetap dibutuhkan persetujuan dari masyarakat setempat. “Izin HO memang dihapus, tetapi pada izin tertentu dibutuhkan persetujuan dari masyarakat,” demikian kata dia. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional